Kuasa Hukum Nirna Lachmudin Anggap Bawaslu Konawe Kurang Cermat Pahami UU

oleh -11 views
Kuasa Hukum Nirna Lachmuddin, Muhammad Julias SH MH didampingi tim sahabat Nirna Lachmuddin saat menggelar konferensi pers di kediaman Nirna Lachmuddin, Sabtu (8/2/2019). Foto : Awi / anoatimes.id
  • 152
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    152
    Shares

ANOATIMES.ID, KENDARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe menduga ada pelanggaran yang dilakukan Nirna Lachmuddin sewaktu menggelar kegiatan sosial pengobatan gratis, di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, pada 5 Februari 2019 lalu.

Menanggapi hal itu, Nirna Lachmuddin melalui kuasa hukumnya, Muhammad Julias SH MH menilai apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe merupakan bentuk ketidakpahaman Undang undang pemilu.

“Kami berangkat bahwa Bawaslu sempit memaknai UU,” kata Muhammad Julias saat menggelar konferensi pers di kediaman Nirna Lachmuddin, Sabtu (9/2/2019).

Muhammad Julias menilai bahwa pengobatan gratis yang dilaksanakan Nirna Lachmudin merupakan bentuk kegiatan sosial yang memiliki dampak positif pada masyarakat. Terlebih lagi, apa yang menjadi temuan dari Bawaslu, pihaknya mengangap bukanlah sebagai bentuk pelanggaran.

“Kupon yang menjadi temuan itu merupakan bentuk undangan yang dibagikan ke masyarakat, dengan tujuan masyarakat yang datang berobat mengembalikan undangan tersebut,” tuturnya.

Pengobatan gratis ditempat lain seperti Kota Makassar, Jakarta bahkan daerah Sumatra, Bawaslu setempat tidak permasalahkan. Yang pasti kegiatan pengobatan gratis tersebut dilaporkan kepihak terkait. Kan aneh, Bawaslu disana tidak permasalahkan, justru Bawaslu di Konawe permasalahkan. Kita kan punya payung hukum yang sama dalam hal ini UU Pemilu, harusnya berlaku universal, bukan parsial seperti ini,” tambahnya.

Kemudian, soal STTP dari Polda Sultra, Julias menjelaskan STTP tersebut sudah mencakup segala jenis kegiatan yang bakal dilakukan Nirna Lachmuddin.

Pihak Nirna Lachmudin juga menyesalkan tindakan Bawaslu Konawe yang memberikan informasi yang belum pasti kebenarannya kepada media, terlebih lagi apa yang menjadi dugaan Bawaslu haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah merupakan bentuk pelanggaran atau tidak.

“Itu sangat merugikan pihak Nirna Lachmuddin,” tegasnya.

Sejauh ini, Bawaslu Konawe belum melakukan pemanggilan klarifikasi soal temuan dugaan pelanggaran yang di sangkakan Bawaslu kepada Nirna Lachmuddin.

“Sampai saat ini belum ada surat panggilan klarifikasi atau apa dari Bawaslu,” ungkapnya

Laporan : Awi

  •  
    152
    Shares
  • 152
  •  
  •  
  •  
  •  
  •