Kuasa Hukum Paslon Agusani Optimis MK Konsisten

oleh -2 views
Tim Kuasa Hukum Paslon AGUSANI
Tim Kuasa Hukum Paslon AGUSANI. Foto : Ikram
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, JAKARTA – Jelang pelaksanaan pembacaan putusan dismissal yang akan digelar pada Senin (3/4/2017) besok, tim kuasa hukum pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agus Feisal Hidayat-Arusani (AGUSANI) optimis bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tetap konsisten.

Kuasa hukum AGUSANI, Wa Ode Frida mengatakan optimis bahwa MK akan tetap konsisten pada putusannya, seperti yang terjadi pada Pilkada tahun 2015 lalu.

“Kami optimis bahwa MK akan tetap konsisten seperti pada perkara gugatan Pilkada serentak ditahun 2015 lalu dimana yang betul-betul lolos putusan dismissal itu, memang yang memenuhi syarat formil, ” ujar Frida.

Ditempat yang sama, Imam Ridho Angga Yuwono (kuasa hukum agusani, red) juga menjelaskan di perkara gugatan Pilkada Buton Selatan (Busel) yang mana pemohon dalam hal ini Muhammad Faisal – Waode Hasniwati dalam permohonannya tidak memenuhi syarat formil.

“Ada tiga syarat formil yang pemohon tidak lengkapi. Dengan begitu pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk dilokoskan pada sidang dismissal, ” jelasnya.

Lanjut menurut Angga saap akbar Imam Ridho Angga Yuwono beberapa syarat formil yang tidak dilengkapi pemohan ialah :

1) Pemohon mengajukan permohonan yang bukan pada sengketa hasil, melainkan pada sengketa proses sehingga berdasarkan peraturan MK permohonannya tidak memenuhi persyaratan.

2) Selisih suara antara paslon AGUSANI dan Muhammad Faizal diatas ambang batas berdasarkan UU Nomor 10 yakni dengan agregat kependudukan 93 ribu maka selisih persentase suara harus dibawah 2 persen, sendangkan paslon AGUSANI diatas 2 persen yakni 3,8 persen.

3) Didalam permohonan pemohon tidak mencatumkan perhitugan perolehan suara yang salah dari penyelenggar Pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Buton Selatan, dan perhitungan yang benar menurut pemohon.

Dengan demikian pemohon tidak memenuhi syarat formil utnik diloloskan pada sidang putusan dismissal.

“Tahun 2015 lalu, dari 200 lebih daerah yang melaksanakan Pilkada ada 147 daerah yang mengugat dan hanya 7 daerah saja yang lolos sidang pembuktian pada tahun 2015. Salah satu contohnya Pilkada Muna,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa hanya akan menyidangkan perkara gugatan pada perselisihan suara.

Laporan : Azwirman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •