Legalitas PT Bososi Pratama di Mata Pemerintah

oleh -613 views
Forum Pemerhati Tambang (FORMAT) Sulawesi Tenggara saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas ESDM Provinsi Sultra, Kamis (24/1/2019). Foto : Jayusman/anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KENDARI – Aksi tuntutan meminta ditutupnya PT Bososi Pratama, salah satu perusahaan pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara (Konut) terus digaungkan oleh beberapa lembaga mahasiswa di Kendari. Kamis, (24/1/2019) tuntutan serupa digaungkan oleh Forum Pemerhati Tambang (FORMAT) Sulawesi Tenggara dengan menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra.

Massa aksi menuding bahwa dalam aktivitasnya, PT Bososi Pratama telah melakukan aktivitas penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP), tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Kehutanan RI, serta menuding bahwa Andi Uci Abdul Hakim bukanlah Direktur.

Baca Juga : PT Bososi : Perizinan Kami Lengkap, Sanksi dari Pemprov Sudah Dicabut

Bagaimana sebenarnya legalitas PT Bososi Pratama di mata pemerintah Provinsi Sultra?

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, PT Bososi Pratama telah mengantongi IPPKH. Kepala Bidang Kehutanan, Sahid mengatakan dari luasan kurang lebih 1800 IUP PT Bososi Pratama, IPPKH seluas kurang lebih 495 hektar.

“PT Bososi Pratama mengantongi IPPKH di kawasan hutan produksi,” ujar Sahid saat dijumpai diruang kerjanya, Kamis, (24/1/2019).

Dengan memiliki IPPKH kata Sahid, PT Bososi Pratama memiliki legalitas melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan produksi. “Kami pernah menurunkan tim meninjau lokasi tambang PT Bososi Pratama sekitar bulan November atau Desember 2018. Hasil peninjauan kami menyatakan aktifitas PT Bososi Pratama masih dalam kawasan IPPKH,” terangnya.

Mengenai dugaan penambangan PT Bososi Pratama masuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dinyatakan Format Sultra, Sahid menambahkan bahwa laporan tersebut masih perlu diverifikasi kebenarannya. “Kalau memang PT Bososi Pratama menambang di kawasan hutan lindung. Kita akan cek di lapangan,” tambahnya.

Namun, lanjut Sahid meminta Format Sultra untuk ikut bersama Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM Sultra datang ke lokasi nantinya untuk menunjukkan di mana titik lokasi tambang di luar IPPKH PT Bososi Pratama.

Itu dari sisi Kehutanan, Bagaimana dari sisi Dinas ESDM Sultra? Plt Kepala Dinas ESDM Sultra, Andi Azis melalui Kepala Bidang (Kabid) Minerba, Yasmin mengatakan dalam dokumen yang ada di ESDM Sultra tertera bahwa Direktur PT Bososi Pratama ialah Andi Uci Abdul Hakim, karena sampai sekarang belum ada perubahan kepemilikan saham di perusahaan tambang tersebut.

“Sampai sekarang surat keputusan pengalihan kepemilikan saham dari Andi Uci Abdul Hakim pada Kariatun dan Hendra belum pernah dimasukkan ke Dinas ESDM dan Badan PTSP Sultra,” terangnya.

Laporan : Jayusman
Editor : Awi