Lima Bulan Berlalu, Apa Kabar Kasus Dugaan Penambangan Ilegal PT OSS ?

oleh -78 views
Alat berat PT OSS yang disegel oleh kepolisian karena diduga melakukan aktivitas penambangan tanah urug di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi IPPKH. Jumat (28/6/2019). Foto : Polda Sultra for anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Pada 28 Juni 2019 lalu, Polda Sultra bersama Mebes Polri melakukan penyegelan atau pemberian Police Line terhadap ratusan alat berat milik PT Obsidian Stainless Steel (OSS). PT OSS di duga melakukan aktivitas penambangan ilegal di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra.

Saat itu polisi menemukan adanya aktivitas penggalian tanah urug yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Kehutanan RI.

Kasubbit Penmas Polda Sultra, Kompol Agus Mulyadi saat dikonfirmasi anoatimes.id, Sabtu (2/11/2019) mengatakan proses hukum terhadap dugaan penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT OSS masih terus berjalan, dan sudah masuk dalam tahap penyidikan.

“Kasus masih dalam penyidikan,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan saat ini penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi – saksi yang mengetahui persoalan tersebut. Selain itu juga, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Namun, Agus masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai berapa jumlah dan dari mana saksi serta saksi ahli yang telah diperiksa penyidik.

“Kasus masih dalam penyidikan, tahap pemeriksaan saksi – saksi dan saksi ahli. Belum ada tersangka. Hanya itu yang bisa saya infokan,” tutup Agus.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhart mengatakan dalam aturan Undang – Undang Minerba, setiap aktivitas penambangan yang masuk ke kawasan hutan harusnya mengantongi IPPKH.

“Melanggar pasal 89 ayat (2) huruf a, b UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan belum memiliki iUP melanggar pasal 158 UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba,” jelasnya, 28 Juni 2019 lalu.

Untuk diketahui, berdasarkan aturan pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.

Tidak hanya itu, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi Administratif sesuai pasal 119 UU Minerba, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP) dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya karena alasan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •