Loloskan 7 Mantan Anggota DPRD, KPU dan Bawaslu Wakatobi Disidang DKPP

oleh
KPU dan Bawalu Wakatobi saat menjalani sidang oleh DKPP RI di kantor Bawaslu Sultra, Jumat (1/1/2019). Foto : Jayusman/anoatimes.id
  • 1
    Share

ANOATIMES.ID, KENDARI – Tahun 2018 kemarin, KPUD Wakatobi diadukan ke Bawaslu Sultra karena meloloskan tujuh mantan anggota DPRD Wakatobi masuk Daftar Calon Tetap (DCT) pilcaleg 2019. Tahun ini, kembali KPUD Wakatobi diperkarakan, tapi lembaga itu tidak sendiri. Bawaslu Wakatobi ikut juga diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dua lembaga penyelenggara pemilu ini diduga melanggar kode etik meloloskan tujuh mantan anggota DPRD itu masuk DCT.

Dalam sidang kode etik DKPP yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Sultra, Jumat (1/2/2019), Sudarton yang mengadukan komisioner KPU Wakatobi dan Bawaslu Wakatobi diduga kedua lembaga ini telah melanggar kode etik penyelenggaraan pilcaleg 2019.

Baca Juga : Bawaslu : Putusan KPUD Wakatobi Loloskan Muhammad Ali Dkk Tidak Melanggar Aturan

“Kami mengadukan para komisioner dua lembaga ini karena meloloskan tujuh mantan anggota DPRD Wakatobi dalam DCT pilcaleg 2019,” kata Sariatin kuasa hukum Sudarton.

Menurut Sariatin, tujuh mantan anggota DPRD Wakatobi belum menyerahkan surat pengunduran diri. Mereka baru sebatas pada menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri.

“Secara hukum, surat pengajuan itu belum bersifat final dan mengikat. Artinya penetapan mereka masuk dalam DCT cacat administrasi,” ujarnya.

Menanggapi aduan kuasa hukum Sudarton. Ketua KPUD Wakatobi Abdul Rajab mengatakan, bahwa penetapan tujuh mantan anggota dewan itu sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018.

“Saat sidang dugaan pelanggaran administrasi di kantor Bawaslu Sultra 2018 lalu, Bawaslu Sultra memutuskan bahwa keputusan kami meloloskan tujuh mantan anggota DPRD Wakatobi masuk dalam DCT tidaklah melanggar PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 27 ayat 6 dan b, dan ayat 7 huruf a dan b,” paparnya dihadapan Ketua Majelis Sidang Prof Teguh Prasetyo.

Sedangkan Ketua Bawaslu Wakatobi Laode Muhammad Arifin mengatakan tidak benar dugaan pengadu bahwa pihaknya melakukan pembiaran dalam penetapan DCT, dalil pengadu tidak benar.

“Bulan Agustus sampai September, Bawaslu Wakatobi mengawasi KPUD Wakatobi melakukan verifikasi, perbaikan daftar caleg, penetapan dan pengumuman DCT,” katanya.

“Bawaslu Wakatobi sudah bekerja sebagaimana kewenangannya. Aduan pengadu adalah mengada-ngada. Kami tidak pernah terima aduan selama proses penetapan DCT,” bantahnya.

Laporan : Jayusman