LPG 3 Kg Langka, DPRD Kendari Minta Pertamina Segera Normalkan

oleh -91 views
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menerima aspirasi masyarakat tentang sulitnya mendapatkan LPG 3 Kg.

Menindak lanjutinya, DPRD melalui Komisi II memanggil pihak – pihak terkait untuk mengadakan Rapat Kerja Bersama (RKB) di DPRD Kota Kendari, Rabu (1/7/2020).

Dalam RKB tersebut hadir Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kendari, PT. Pertamina (Persero) MOR VII, dan Hiswana Migas DPC IV Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketua Komisi II, Ir Andi Sulolipu mempertanyakan kelangkaanLPG 3 Kg di Kota Kendari. Andi juga meminta agar Pertamina segera melakukan langkah-langkah mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg yang dikeluhkan masyarakat.

“Jadi saya minta ini harus segera di normalkan,” ujar Andi.

Andi juga mengungkapkan bahwa DPRD sewaktu-waktu bakal turun mengecek kondisi dilapangan. Untuk itu, lanjut Andi, Pertamina harus sesegera mungkin mengatasi persoalan kelangkaan LPG 3 Kg.

“Kita tekankan ke mereka untuk secepatnya melakukan normalisasi, kalau tidak ya kami akan turun (Sidak),” ungkapnya.

Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Sulseltra PT. Pertamina (Persero) MOR VII, Mahdi Syafar mengatakan tidak ada kelangkaan Gas LPG 3 Kg di Kota Kendari.

Namun, Mahdi Syafar mengakui bahwa pasokan LPG 3 Kg sempat mengalami kendala akibat adanya normalisasi pasca jalur distribusi LPG dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mengalami kendala.

“Kemarin sempat terhambat pemasokannya (untuk di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Konawe dan Kota Kendari) karena jalur distribusi rusak. Namun saat ini sudah teratasi dan juga sedang tahap normalisasi,” akuinya.

Mahdi Syafar juga menambahkan, pihaknya terus melakukan pengawasan, dan bakal melibatkan pemerintah, sehingga apabila ada agen yang melanggar ketentuan bakal diberikan sanksi.

“Bilamana ditemukan agen dan pangkalan yang melanggar ketentuan akan diberikan sanksi, peringatan hingga pemutusan hubungan usaha (PHU),” tutupnya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •