Massa Aksi: DPRD Jangan Tinggal Diam, Bantu Kami Kawal Pencabutan IUP yang Ada di Konkep

oleh -88 views
DPRD Konkep membuat surat rekomendasi pencabutan IUP PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan sejumlaj IUP yang berada di Kabupaten Konkep. Foto : Istimewa
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KONKEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) diminta untuk tidak tinggal diam terhadap masuknya perusahaan pertambangan di Konkep. Permintaan ini datang dari ribuan masyarakat dan mahasiswa Konkep yang tergabung ke dalam Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW) saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Konkep, Selasa (18/12).

“Pihak DPRD harus mengawal aksi kami sampai ke pihak provinsi untuk mendesak pemerintah provinsi agar segera mencabut IUP yang ada di konkep,” kata kordinator lapangan massa aksi, Darsono.

Baca Juga : Masyarakat Konkep : Jangan Gantikan Kelapa Kami dengan Tambang

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Konkep, Musdar kepada massa aksi mengatakan DPRD akan bersama-sama masyarakat mengawal perjuangan masyarakat.

“Kami bersama rakyat, kita akan kaji dan kita buat bersama rekomendasi penolakan tambang itu untuk diteruskan ke pihak pemerintah provinsi,” ungkap Musdar.

Usai menerima massa aksi, DPRD Konkep lalu membuat rekomendasi penolakan hadirnya perusahan tambang di Pulau Wawonii itu. Upaya massa aksi pun tidak sia-sia, DPRD Konkep mengamini tuntutan massa aksi dan membuat rekomendasi yang berbunyi :

  1. Menolak keras keberadaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan seluruh IUP perusahan pertambangan yang ada di Konkep.
  2. Menindak lanjtui aspirasi masyarakat, maka DPRD Kabupaten Konkep menyampaikan kepada Gubenur Sultra untuk segera mencabut IUP PT GKP dan seluruh IUP yang ada di Konkep.
  3. Menyampaikan tuntutan masyarakat ke Bupati Konkep untuk melakukan penolakan IUP PT GKP dan seluruh IUP yang ada di Konkep.
  4. Menyampaikan tuntutan masyarakat kepada Kapolda Sultra untuk segera menarik seluruh aparat pengamanan yang bertugas di wilayah pertambangan PT GKP dalam waktu 1 x 24 jam.
  5. Menyampaikan tuntutan masyarakat ke Danrem 143 Halu Oleo untuk segera menarik personil TNI yang bertugan di wilayah pertambangan PT GKP dalam waktu 1 x 24 jam.

Surat rekomendasi DPRD Konkep tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Konkep Musdar S.Sos, Wakil Ketua Abdul Rahman Se. M.A.P, dan Jaswan SE.

Laporan : Jovi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •