Masyarakat Kabaena Minta Ali Mazi Kembalikan Tapal Batas Bombana dan Buton

oleh -20 views
Masyarakat Pulau Kabaena saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra. Masyarakat meminta Gubernur Sultra Ali Mazi mengembalikan tapal batas Kabupaten Bombana dan Buton. Foto : Jayusman
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID. KENDARI – Puluhan masyarakat Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana yang tergabung ke dalam barisan Benteng Selatan Kabaena mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (26/11). Kedatangan masyarakat untuk menuntut Gubernur Sultra Ali Mazi agar merivisi dan mengembalikan tapal batas antara Kabupaten Bombana dan Buton.

Selain menuntut perubahan tapal batas, masyarakat juga mendesak Pemerintah Provinsi (pemprov) Sultra bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan pemberian jaminan pelaksanaan reklamasi akibat aktivitas pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) diatas tanah mereka.

Baca Juga : Pemprov Sultra Kaji Pencabutan IUP yang Tumpang Tindih dengan PT Antam

Kordinator lapangan barisan Benteng Selatan Kabaena Rizal Iskandar mengatakan aktivitas PT AHB selama kurang lebih sembilan tahun dinilai tidak memberi manfaaat di masyarakat. Dana CSR yang seharusnya menjadi hak penuh masyarakat Kabaena selatan terpaksa dibagi dengan masyarakat di kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton.

“Sementara dalam operasi produksi PT AHB tidak pernah sedikitpun mengolah di wilayah Kecamatan Talaga Raya,” kata Rizal Iskandar.

Lebih lanjut, Rizal Iskandar menyatakan tahun 2009 lalu disaat kepemimpinan Atikurrahman (Pj Bombana kala itu) pernah mengeluarkan surat keputusan (sk) nomor 438 tahun 2009 tentang persetujuan IUP eksplorasi pada PT Prima Nusa Sentosa (PNS), Kemudian tahun 2010, Atikurrahman mengeluarkan SK nomor 395 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha produksi pada PT PNS

Namun tahun 2011, pejabat bupati Bombana kala itu, Hakku Wahab mengeluarkan SK nomor 25 tahun 2011 tentang pencabutan SK bupati Bombana nomor 438 dan SK nomor 395 tahun 2010.

Akibat pencabutan dua SK IUP diatas, seluruh wilayah IUP PT PNS dialihkan Pemprov Sultra ke PT AHB, dengan alasan kewenangan menerbitkan IUP sudah menjadi kewenangan Gubernur (Kala itu di Pimpin Nur Alam).

“Padahal wilayah IUP PT PNS masuk dalam wilayah Bombana berdasarkan SK nomor 53a tahun 2003 tentang tapal batas Kabupaten Bombana dengan Buton bermula tanjung Wulala kecematan Kabaena Timur menelusuri punggung bukit Wulaende dan bermula ke kali Asin,” kata Rizal menceritakan.

Menurut Rizal Iskandar, rekayasa tapal batas itu merupakan rekayasa dengan cara menggeser jauh dari tapal batas yang sudah ditetapkan Gubernur Ali Mazi saat itu melalui SK nomor 53a tahun 2003, sehingga terkesan wilayah IUP lintas batas kabupaten sehingga kewenangan menerbitkan IUP ada di tangan Nur Alam bukan lagi di tangan Atikurrahman.

Namun kata dia, adanya amar putusan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 413 K/TUN/2011 tanggal 22 Maret 2012, pada angka dua menyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara yaitu SK nomor 25 tahun 2011 yang dikeluarkan pj bupati Bombana Hakku Wahab.

Ditempat sama perwakilan pemprov diwakili Sayidina dari Biro Administrasi Pemerintahan berjanji akan menyampaikan tuntutan revisi tapal batas pada gubernur.

“Sedangkan mengenai tuntutan kerusakan lingkungan dan jaminan pelaksanaan reklamasi dari PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) itu tugas dinas ESDM bukan ke kami. Tapi kami berjanji akan menyampaikan tuntutan saudara-saudara,” ucapnya berjanji.

Laporan : Jayusman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •