Masyarakat Konut Desak Pemerintah Segera Selesaikan Persoalan IUP di Blok Mandiodo

oleh -32 views
Massa aksi KOMPAK-KONUT saat berunjuk rasa di depan Kantor Dinas ESDM Sultra. Foto : Awi / anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Sejumlah langkah telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlokasi di blok mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Pada masa Plt Gubernur Sultra, H Saleh Lasata, pemprov pernah membentuk tim yang diketuainya untuk menyelesaikan persoalan itu. Bahkan Saleh Lasata pernah meminta pandangan hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. Namun, hingga saat ini pada masa kepemerintahan Gubernur Ali Mazi persoalan tumpang tindih IUP tersebut belum juga tuntas.

Saling klaim kepemiliki izin yang sah antara PT Antam dan 11 Perusahaan yang berlokasi di Blok Mandiodo pun terjadi. Ke dua belah pihak keukuh dengan pendirianya bahwa mereka yang sah dalam menggarap lahan berisikan nikel tersebut.

Rupanya, penanganan yang dinilai cukup lama ini, membuat sebagian masyarakat Konut geram dan angkat bicara. Kamis (14/11/2019) Koalisi Masyarakat Peduli Konawe Utara (KOMPAK-KONUT) mendatangi Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra. Mereka mendesak agar ESDM segera menyelesaikan sengketa lahan di blok mandiodo.

“Agar tercipta regulasi pertambangan yagng sesuai dengan perundang – undangan serta memberi asas manfaat yang lebih baik,” ujar Ketua Umum KOMPAK-KONUT, Ihawan dalam orasinya.

Selain itu, massa aksi juga mendesak gubernur untuk melakukan lelang terkait Blok Tapunopaka yang sampai saat ini berstatus wilayah pencadangan daerah.

Terlepas dari itu, massa aksi juga menyoroti insiden yang belum lama terjadi yakni persoalan ore nikel yang jatuh kelaut dari kapal tongkang milik PT Antam yang terindikasi membuat laut disekitar tercemar.

“Kami juga mendesak gubernur dan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas tumpahan ore nikel yang milik PT Antam yang tumpah ke laut, sebab warga yang berprofesi sebagai nelayan di sana (Blok Tapunopaka) mendapat dampaknya,” tegas Ihawan.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •