Mayoritas Perhotelan, Rumah Sakit dan Rumah Bernyanyi Langgar Perda Kota Kendari

oleh -110 views
Lokakarya IPAL yang dilaksanakan anoatimes.id bersama AMPH Sultra. Sayangnya banyak peserta yang tidak datang dan peserta tersebut tidak mengantongi IPLC
  • 149
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    149
    Shares

ANOATIMES.ID, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari harus menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menaati peraturan yang diberlakukan di Kota Kendari. Seperti saat ini, masih banyak perhotelan, rumah sakit dan rumah bernyanyi serta restoran yang belum memiliki Instalasi Pengolaha Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar dan lebih parahnya hanya beberapa yang memiliki Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC).

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLH) Kota Kendari, khusus perhotelan yang mengantogi IPAL dan IPLC yang sesuai standar hanya lima (5) hotel yaitu Hotel Clarion Kendari, Swiss Bell, Plaza In, Imperial dan same Hotel. Sedangkan hotel lainnya sudah memiliki IPAL namun belum memiliki IPLC.

Baca Juga : Di Hari Guru, Akper Pemkab Muna Wisuda 35 Mahasiswa

“Saat ini di Kota Kendari sebagian besar hotel dan rumah sakit hampir semua memiliki IPAL namun sedikit yang memiliki izin pengelolaan limbah cair (IPLC).
Hotel-hotel yang sudah lengkap IPAL dan IPLC adalah Hotel Clarion, Swis Bell, Imperial, Plazan In dan Same Hotel sedangkan yang lain belum ada,” Ujar Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas BLH, Ishaq Bafadal usai memberikan materi pada lokakarya yang digelar anoatimes.id bersama Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) Sultra di Hotel Zenit Kendari, Sabtu (25/11/2017) kemarin.

“Tingkat kepegurusan IPAL dan IPLC dari Perhotelan, RUmah Sakit, Rumah Bernyanyi serta restoran juga minim,” tambahnya.

Menurut Ishaq Bafadal, walapun sebuah hotel, rumah sakit, dan rumah bernyanyi serta restoran sudah memiliki IPAL, pelaku usaha tersebut juga harus mengurus IPLC.

“Meskipun sudah punya IPAL tetapi jika belum memiliki izin pengelolaan limbah cair (IPLC) maka belum bisa dikategorikan layak kecuali sudah ada izin pengelolaan limbah cair yang dikeluarkan oleh pemkot Kendari,” ungkapnya.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan bagi pengusaha yang melanggar perda tersebut akan diberikan sanksi dari yang kecil seperti teguran hingga yang besar seperti pencabutan izin.

“Bisa juga di pidanakan, sebab di BLH kita miliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), tinggal PPNS yang melakukan aduan ke Tipiter Polres Kendari,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator AMPH Sultra, Bram Barakatino mengatakan seharusnya para pelaku usaha yang membandel tersebut harus diberikan penindakan sebab ada indikasi para pelaku usaha sengaja tidak mematuhi perda tersebut.

“Bila tetap para pelaku usaha tidak mau mematuhi maka kami sebagai pemerhati hukum di Sultra tentu akan bertindak bahka bisa saja kami akan bawa ke ranah hukum,” tegas Bram.

“Berdasarkan data yang kami sudah kumpulkan, banyak hotel dan rumah sakit yang tidak memiliki IPLC,” ungkapnya.

Untuk diketahui dalam lokakarya tersebut mayoritas peserta yang hadir ialah yang memiliki IPAL dan IPLC sedangkan yang tidak hadir pelaku usaha yang tidak mengantongi IPAL dan IPLC.

Laporan : Rahmat

  •  
    149
    Shares
  • 149
  •  
  •  
  •  
  •  
  •