Menang Pilkada Buton, Umar Samiun Dilantik atau Tidak?

oleh -38 views
Samsu Umar Abdul Samiun. Sumber foto Google.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun (Umar Samiun) hingga saat ini masih menjalani masa penahanan di Rutan Guntur, Jakarta Timur. Penahanan Umar Samiun oleh KPK RI terkait kasus dugaan penyuapan terhadap salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Akil Mochtar pada sengketa Pilkada Buton 2012 lalu.

Walaupun dirinya mendekam dibalik jeruji besi Rutan Guntur, Umar Samiun tetap mengikuti Pilkada Buton 2017 dengan berpasangan dengan La Bakry. Hasilnya pasangan Umar Samiun-La Bakry memenangkan Pilkada Buton dengan melawan kotak kosong.

Berdasarkan surat telegram dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pelantikan pemenang Pilkada 2017 tahap ke 2 akan dilaksanakan pada 22 Agustus 2017 mendatang.

Dimana pemenang Pilkada setentak 2017 di Provinsi Sultra yaitu Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) pasangan Nurrahman Umar- H Abbas dan Buton yakni pasangan Umar Samiun-La Bakry akan dilantik di Ibu Kota Provinsi Sultra, Kota Kendari.

Menyangkut status Umar Samiun yang saat ini masih mendekam di Rutan Guntur, tidak menggugurkan haknya untuk dapat dilantik menjadi Bupati Buton terpilih periode 2017-2022.

“Selama belum ada status putusan tetap atau ingkra terhadap kasusnya, maka ia (Umar Samiun, red) tetap bisa dilantik. Kemudian Kemendagri melakukan penon-aktifan sementara, hingga ada putusan ingkra dari kasusnya (Umar Samiun),” ujar Ketua LBH HAMI Sultra, Andre Dermawan via seluler, Kamis (6/7/2017).

Senada dengan Andre Dermawan, Dosen Fakultas Hukum Unsultra Dr Amir Faisal, SH.MH mengatakan sebagai pemenang Pilkada 2017 yakni Bupati terpilih Umar Samiun wajib dilantik bersama dengan kepala daerah lainnya.

“UU NO. 23/2015. PASAL 83 mengatur bagi kepala daerah ( Bupati) tersangkut dalam proses hukum dengan ancaman 5 tahun, dapat di non-aktifkan / di berhentikan sementara. Setelah perkaranya di registrasi di Pengadilan. Kemudian atas usulan gubernur, Mendagri berwenang untuk memberhentikan sementara, sampai perkara selesai,” ujar Amir Faisal, Kamis 6/7/2017).

Lanjut, Amir Faisal menjelaskan apabila dalam putusan ingkra nanti, terdakwa (Umar Samiun, red) diputus bersalah maka dalam aturannya diberhentikan secara permanen. Namun sebaliknya, jika tidak terbukti maka wajib di aktifkan kembali dan dikembalikan pada posisinya.

“Pasal 84, UU 23 / 2014, apabila terdakwa tidak terbukti bersalah. Maka di aktifkan kembali, 30 hari sejak pemberitahuan putusan oleh pengadilan. Artinya itu putusan pengadilan di tingkat pertama,” tambahnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Kabag Otda Pemprov Sultra, Tomi Indra Sukiadi mengatakan sesuai aturan, karena memenangkan Pilkada Buton 2017, maka pasangan Samsu Umar Samiun-La Bakry harus dilantik.

“Diakan bupati terpilih, sesuai aturan harus dilantik. Namun menyangkut mekanisme pelantikan pemprov masih berkoordinasi dengan Kemendagri,” ujar Tomi.

Laporan : Rahmat

Editor : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •