Modus PT Babarina, Kantongi IUP Batuan Tapi Nambangnya Nikel

oleh -134 views
Salah satu aktivitas penambangan di Kabupaten Konawe Utara. Foto : Awi anoatimes.id
  • 38
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    38
    Shares

ANOATIMES,ID. KENDARI – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dengan tegas bahwa PT Babarina Putra Sulung yang beroperasi di wilayah Muara Desa Lapao-pao, Kabupaten Kolaka, Sultra, hanya mengantongi Izin Usaha Penambangan (IUP) Batuan. IUP Batuan PT Babarina Putra Sulung diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2018 dengan No.08/DPM-PTSP/I/2018.

Dilapangan, PT Babarina Putra Sulung di duga kuat melakukan penyalahgunaan IUP. PT Babarina Putra Sulung di duga mekakukan penambangan ore nikel. Selain itu, PT Babarina Putra Sulung juga tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Kehutanan.

Baca Juga : Selain Diduga Menambang Nikel Secara Ilegal, PT Babarina Belum Kantongi IPPKH

Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah mengatakan pihak ESDM pernah melakukan peninjauan ke lokasi PT Babarina Putra Sulung dan mendapati adanya tanah urukan, saat itu pihak ESDM melakukan peneguran terhadap PT Babarina Putra Sulung dan mengimbau agar tidak melakukan penjualan mineral atau material diluar dari yang disebutkan dalam izinnya.

“Sudah pernah kita tinjau langsung, ada aktivitas penambangan sesuai izinnya, cuman kami peringatkan supaya tidak melakukan penjualan terhadap bahan galian atau mateial lain yang tidak masuk dalam izinnya,” ujar Hasbullah beberapa waktu lalu.

“Ada batu ada tanah urukan, itu kita lokalisir, supaya tidak menimbulkan kebingungan. Untuk yang bukan batu silahkan di simpan baik-baik, karena yang boleh dijual hanya batu,” tuturnya.

Seperti dilansir dari Tribunnews.com, modus PT Babarina dalam melakukan aktivitas penambangan Nikel bukan batuan, perusahaan itu malakukan pemuatan tanah urukan yang dinaikkan ke kapal tongkang untuk dijual ke PT Waja Inti Lestari (WIL) dan dari lokasi PT WIL tongkang tersebut dibuatkan berita acara verifikasi oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra dan izin berlayar kapal tongkang dari Syabandar Kolaka untuk dijual kepada Perusahaan pemilik smelter di Morowali.

Ironsinya, aktivitas tersebut terus berlangsung hingga saat ini tanpa adanya pengawasan atau penindakan dari pihak Kementrian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, pihak syahbandar Kolaka, maupun jajaran Polda setempat.

Padahal, kuat dugaan aktivitas itu sebagai illegal mining dan persekongkolan jahat yang merugikan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok dari pemilik izin usaha pertambangan batuan, dalam hal ini perusahaan PT Babarina Putra Sulung.

“Kami meminta pemerintah untuk mengawasi hal semacam ini. Belum bisa kita katakan sebagai pembiaran, mungkin sedang dalam tahap pengawasan dan jika ada pengaduan ke Komisi VII akan kami tindaklanjuti,” imbuh Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Sementara itu, hingga berita ini dipublih pihak perusahaan PT Babarina Putra Sulung dan PT WIL belum bisa terkonfirmasi awak media anoatimes.id

Laporan : Awi

  •  
    38
    Shares
  • 38
  •  
  •  
  •  
  •  
  •