“Nyanyian” Fatmawati Faqih di KPK Buat Gusar Pengusaha Lain di Kendari

oleh -10 views
Fatmawati Faqih saat keluar dari Kantor KPK menuju sel tahanan. Tampak Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari itu sudah mengenakan rompi orange dari KPK. Foto : Istimewa.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Fatmawati Faqih membeberkan sejumlah pengakuan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Pengakuan Fatmawati Faqih saat dirinya diperiksa penyidik KPK membuat KPK bakal menyelidiki dugaan adanya aliran dana dari pengusaha lain selain dari Direktur PT Bangun Sarana Nusantara (BSN), Hasmun Hamzah, yang di indikasikan masuk ke Calon Gubernur Sultra, Asrun.

Dikutip dari Fajar.co.id hal ini terungkap dari hasil penyelidikan terhadap Fatmawati yang meminta sejumlah uang kepada Hasmun Hamzah yang akan digunakan untuk biaya politik cagub Asrun-Hugua

“Kebutuhan biaya politik yang tinggi. Ini dari beberapa hasil penyelidikan sementara mereka mengakui biaya politik yang tinggi,” kata Wakil Ketua KPK, Basariah Pandjaitan dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Kamis, (1/3).

Biaya politik yang dimaksud adalah terkait dengan pembiayaan kampanye, biaya saksi-saksi hingga mahar politik yang harus diberikan calon untuk bisa mengikuti kontestasi Pilkada. “Seperti kita ketahui perlu biaya kampanye, biaya saksi, dan masih banyak lagi termasuk mahar,” tambahnya.

Meski demikian, Basariah menegaskan biaya politik yang tinggi bukan menjadi alasan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota. Pasalnya, kalau sudah mengeluarkan banyak uang yang diperoleh dari orang sekitarnya atau dari pengusaha, pasti akan ada konpensasi yang harus diberikan kepada pemberi dana.

“Apapun alasannya berpolitik itu harus bersih. Karena tidak mungkin para pengusaha memberikan dana atau sejumlah uang kepada para calon tanpa ada kompensasi untuk dia, jadi tidak ada makan siang yang gratis. Kalau ini terjadi terus menerus, setelah duduk dia harus mendapatkan uang lagi untuk menutupi uang yang dipinjam, maka yang terjadi seperti sekarang ini. Seperti beberapa orang yang kita tangkap sekarang ini,” beber Basariah.

Olehnya itu, terkait dengan kasus OTT di Kendari, pihak KPK juga masih menelusuri adanya aliran dana dari pihak-pihak lain selain yang diterima dari Hasmun Hamzah selaku Direktur Utama PT BSN.

“Kan dibilang biaya politik tinggi. Apakah ada aliran dari orang lain selain BSN? Itu sedang kita dalami dalam proses pengembangan. Kita belum bisa menyampaikan ke publik,” tegasnya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •