Organisasi Wartawan Sesalkan Tindakan Rektor UHO

oleh -68 views
Perwakilan mahasiswa FTIP saat melakukan pertemuan dengan rektor UHO. (Foto sesaat sebelum Rektor UHO, Prof Muhammad Zamrun meminta sejumah awak media keluar).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Sejumlah organisasi wartawan menyesalkan tindakan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Prof Muhammad Zamrun yang melakukan pengusiran terhadap para awak media yang sedang melakukan peliputan di pertemuan antara mahasiswa pengunjuk rasa dengan Rektor UHO di ruang Konfrensi Pers Lantai III Gedung Rektorat UHO, Senin (20/11/2017).

Sekertaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah (Pengda) Sultra, Yusnandar mengatakan tindakan yang dilakukan Rektor UHO sama sekali tindak menunjukan sikap keterbukaan informasi publik.

Baca Juga : Ratusan Mahasiswa UHO Ancam Polisikan Rektornya

“Kami sesalkan tindakan Rektor UHO yang melakukan pengusiran. Harusnya lebih terbuka sebab dalam pertemuan tersebut bukan hanya pihak Rektorat saja yang ada, akan tetapi juga ada mahasiswa yang nota banenya meminta penjelasan dari Rektor UHO terkait tuntutan mereka (mahasiswa),” ujar Yusnandar, Selasa (21/11/2017).

“Perlu diingat dalam pertemuan tersebut tida ada informasi yang sifatnya rahasia, sebab itu merupakan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat terkhusus bagi mahasiswa dan orang tua mahasiswa,” katanya.

sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), La Ode Pandi Sartiman juga menyayangkan tindakan dari Rektor UHO, sebab tindakan tesebut sudah bertentangan dengan kebebasan pers yang tertuang dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

Baca Juga : Nur Alam Jalani Sidang Perdana, Begini Kondisinya

“Pers memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi ke publik secara objektif. Apalagi, dalam pertemuan rektor dan mahasiswa yang menggelar demonstrasi bukan ruang privasi melainkan ruang publik. Bila ada pihak yang mencoba menghalangi kinerja pers maka itu adalan pelanggaran terhadap undang-undang,” tegas La Ode Pandi Sartiman.

Senada dengan itu, Sekertaris Ikatan Wartawan Online (IWO) Sultra, Azwirman juga menambahkan bahwa dalam UU pers No 40 tahun 1999, BAB VIII pasal 18 menerangkan bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketetuan pasal 4 (2) dan (3) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

“Pasal 4 kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers nasioanal tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” ungkap Azwirman.

Laporan : Rahmat R

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •