ORI : Pemprov Sultra Harus Tegas Laksanakan Perintah MA

oleh -43 views
Ketua Ombudsman RI, La Ode Ida
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Sampai saat ini sejak 2014 hingga 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum melaksanakan perintah Mahkamah Agung (MA) untuk menciutkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di lahan milik PT Aneka Tambang (Antam) TBk.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Ombudsman RI (ORI) La Ode Ida mengatakan Pemerintah Provinsi Sultra harus tegas dalam melaksanakan perintah MA. Jikalau pemerintah provinsi Sultra tidak melaksanakan putusan MA tersebut maka bisa dikatakan pemerintah provinsi Sultra mengabaikan putusan MA.

Baca Juga : Putusan MA Diabaikan, Lima Perusahaan Ini Masih Aktif “Garap” Lahan PT Antam

“Jadi kalau sudah putusan MA itu, ada kewajiban fundamental pihak yang berwenang untuk megeksekusi putusan tersebut. Tidak ada jalan lain selain mengeksekusi,” ujar La Ode Ida, Kamis (12/10/2017) via seluler.

“Yang berwenang melakukan pembatalan atau penciutan itu adalah pemerintah provinsi, namun sebelum melakukan itu ada evaluasi namanya, itu ada

dalam peraturan Mentri, evaluasi sebelum melakukan penciutan,” katanya.

Baca Juga : Ombudsman RI ‘Warning’ Pemprov Sultra

Untuk itu, Pemerintah Provinsi tidak perlu lagi fikir panjang, sebab jika dibiarkan berlangsung lama akan menimbulkan kerugian di pihak PT Antam TBk.

“Kerugian material itu perdata dan aapbila PT Antam menuntut maka perusahan yang sampai saat ini masih menjalankan aktivitas di atas lahan PT Antam harus membayar ganti rugi ke PT Antam,” ungkap mantan Senator DPD RI ini.

Laporan : Awi

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •