Pansus Tambang: Data Kami PT Babarina Lakukan Pemuatan Ore

oleh -155 views
La Ode Mutanafas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Anggota panitia khusus (pansus) penertiban pertambangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Mutanafas mengatakan berdasarkan informasi dan data yang dimiliki pansus, PT Babarina Putra Sulung (BPS) melakukan aktivitas pemuatan ore nikel. Selain data tersebut, pansus juga mendapat informasi bahwa kapal tongkang kerap keluar dengan membawa ore nikel, namun masih akan dipastikan itu ore dari perusahaan mana, sebab di wilayah tersebut ada dua perusahaan penambang nikel, yakni PT Ceria dan PT WIL.

“Kami menduga memang izin batu hanya sebagai bentuk untuk mengalihkan konsentrasi dari apa yang mereka (PT BPS, red) lakukan hari ini,” tegas La Ode Mutanafas, akhir pekan kemarin saat ditemui di salah satu hotel di Kota Kendari.

Baca Juga : Modus PT Babarina, Kantongi IUP Batuan Tapi Nambangnya Nikel

Lanjut, La Ode Mutanafas menambahkan sewaktu pansus melakukan kunjungan kerja (kunker) beberapa waktu lalu ke lokasi PT BPS, pansus menemukan adanya tumpukan menggunung ore nikel yang ditutupi dengan terpal berada di dalam WIUP PT BPS. Waktu itu, kata La Ode Mutanafas, pihak PT BPS menyebutkan tumpukan ore tersebut milik dari PT Ceria.

“PT Babarina bilang ore itu milik PT Ceria. Ok, Kami sudah punya gambar dan sewaktu-waktu kami bisa cek kembali,” tuturnya.

Dugaan adanya penyalahgunaan izin oleh PT BPS diperkuat lagi dengan, sejak RKAB izin batu dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra sebanyak 45 ribu ton pada Maret 2018 hingga saat ini PT BPS belum pernah melakukan penjualan batu hasil penambangannya. Justru batu-batu hasil tambang tersebut digunakan untuk pembangunan di internal lokasi, seperti talud. Padahal menurut La Ode Mutanafas bila dilihat dari sisi bisnis, PT BPS sudah mengeluarkan biaya besar untuk operasi tapi belum melakukan penjualan tentu belum mendapat keuntungan, padahal RKAB nya sisinya beberapa bulan saja.

Baca Juga : Selain Diduga Menambang Nikel Secara Ilegal, PT Babarina Belum Kantongi IPPKH

“Saya sempat pertanyakan batunya itu dijual kemana saja, sampai hari ini mereka belum melakukan penjualan. Alasan mereka untuk cresser,” katanya.

“Mereka juga tidak memiliki tersus dan rekomendasi terkait tersus dari dari gubernur,” tambahya.

PT BPS Akui Garap Hutan Produksi Terbatas

Terlepas dari kepemilikan tumpukan Ore yang berada di WIUP PT BPS, La Ode Mutanafas menjelaskan bahwa dalam WIUP PT BPS ada Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan dalam aturannya aktivitas pertambangan yang masuk dalam kawasan hutan diwajibkan untuk mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Kehutanan. Pada kenyataannya, PT BPS terkesan tak acuh terhadap aturan tersebut dan tetap melakukan aktivitas di HPT tanpa menunggu terbitnya IPPKH.

“Kepada kami, KTT (Kepala Teknik Tambang) PT Babarina mengakui lokasi mereka masuk dalam wilayah HPT, malahan penyampaian mereka, itu tidak disengaja kurang lebih 1 ha. Dari sisi undang-undang, apapun itu harus ada pencegahan dini, tidak bisa dikatakan tidak disengaja, lalu terjadi penambangan dengan luasan seperti itu. Dan saya yakin tidak hanya 1 ha, pasti lebih, dan itu bisa dipidana,” geram politisi PAN Sultra itu.

Laporan: Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •