Pasca Penetapan di KPU, APK Calon Kada Harus Ditertibkan

oleh -23 views
Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Berdasarkan jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulawesi Tenggara (Sutra) 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten dan Kota akan melaksanakan penetapan calon kepala daerah (kada), Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali kota serta Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 12 Februari mendatang.

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sultra mengimbau kepada seluruh bapaslon kada untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang pasca penetapan calon oleh KPU.

Baca Juga : Bawaslu Sultra: Bapaslon Kada Jangan Saling Memojokan dan Ujar Kebencian

“Penetapan paslon tanggal 12 Februari, dan masa kampanye tangal 15 februari, kami di pengawas pemilu mengimbau kepada paslon untuk menertibkan alat peraga kampanye pasca penetapan paslon tanggal 12 – 15 februari,” ujar Ketua Bawaslu Sultra, Hamirudin Udu, Sabtu (10/2/2018).

Lanjut, Hamiruddin Udu menjelaskan dalam PKPU disebutkan bahwa masa kampanye pasangan calon (paslon) baru di mulai pada tanggal 15 Februari. Dengan demikian, pasca penetapan paslon tangal 12 februari tidak ada kampanye bagi paslon dan/atau tim sukses paslon.

“Bila kita merujuk pada definisi kampanye yang diatur dalam PKPU tentang kampanye, penyebaran APK/APK yang masih berdiri diantara tanggal 12-15 februari adalah salah satu bentuk kampanye sehingga diharapkan kepada paslon untuk diturunkan,” jelasnya.

“Insya Allah sebelum penetapan paslon, kami sudah akan menyurati masing-masing tim paslon agar menertibkan APK yang ada, dan tidak berharap ada APK yang tidak ditertibkan,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Sultra, Munsir Salam saat dihubungi anoatimes.id via seluler mengatakan sanksi bagi paslon yang APK nya masih belum ditertibkan pasca penetapan paslon oleh KPU, maka Bawaslu Sultra akan merekomendasikan pada KPU agar memerintahan paslon untuk menurunkan.

“Sanksinya diturunkan, Bawaslu akan merekomendasikan pada KPU untuk memerintahkan paslon untuk menurunkan,” katanya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •