Pemda Muna Siap Terapkan Transaksi Non Tunai

oleh -43 views
Foto bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna dan Managemen Bank Sultra usia melaksanakan sosialisasi program non tunai. Foto : Jufri / anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, MUNA – Pada 2018 mendatang, Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (sultra) akan mulai menerapkan transaksi non-tunai. Tidak terkecuali dengan perjalanan dinas.

Sekertaris Daerah (Sekda) Muna, Nurdin Pamone Pemda Muna siap melaksanakan perintah Mentri Dalam Negeri (Mendagri) RI tentang implementasi transaksi non tunai.

Baca Juga : Pelebaran Jalan Tanpa Drainase, Rumah Warga di Mantobua Kebanjiran

“pemerintah daerah kabupaten Muna siap menyambut pengelolaan keuangan dengan transaksi non tunai,” ujar Nurdin Pamone, Senin (20/11/2017) saat memberikan sambutan pada Sosialisasai Gerakan Transaksi Non Tunai dan AplikasiKasda Online serta Satuan Kerja (satker) online di Aula Galampa kantolalo Raha.

Lebih lanjut, Nurdin menjelaskan transaksi non tunai merupakan bentuk digitalisasi kerja-kerja keuangan maupun administrasinya.

“Semuanya sangat memudahkan. Termasuk diantaranya pengelolaan transaksi perjalanan dinas. Biaya perjalanan bakal menggunakan jasa non tunai,” tuturnya.

Baca Juga : Pemuda Minta Pihak Berwajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi APBD dan APBN 2016 di Muna

Karena program ini merupakan program baru, maka dalam pelaksanaanya tentu tidak akan secara serentak namun masih akan diterapkan secara bertahap.

“Saya minta kepada Bank Sultra selaku mitra, dapat memberi pembekalan pengetahuan kepada pengelola keuangan agaar pada saat implementasinya para pelaku transaksi non tunai tidak kaget,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Bank Sultra Khaerul Kemala Raden mengaku siap memberikan pendampingan kepada Pemerintah daerah kabupaten muna demi lancarnya program transaksi non tunai ini.

“Aplikasi ini sudah memuat transaksi kegiatan pegawai dalam satu genggaman smart phone. Dengan Handphone atau gadget lainnya semua transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja,” katanya.

“Dalam pelaksanaanya akan melibatkan kepala OPD dan bendahara. Bendahara akan memiliki satu user name dan password untuk mengelola aplikasi. Begitupula dengan Kepala SKPD, punya username dan password yang tdak bisa diketahui orang lain. Pimpinan instansi diberi kewenangan dalam aplikasi ini untuk memberikan persetejuan atas rancangan keuangan yang telah dikeluarkan bendahar melalui sistem digital,” ungkapnya.

Laporan : Juf

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •