Pemerintah Diminta Cabut IUP PT Paramita dan PT Manunggal

oleh
Jaringan Advokasi Hukum dan Lingkungan Indonesia (AHLI) saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor ESDM Sultra. Foto : Awi / anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sultra diminta untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dua perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut), yaitu PT Paramita dan PT Manunggal. Permintaan tersebut datang dari Jaringan Advokasi Hukum dan Lingkungan Indonesia (AHLI) saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra], Kamis (9/5/2019).

Koordinator lapangan AHLI, Gamsir mengatakan PT Paramita dan PT Manunggal tersebut hingga saat ini di duga belum memiliki dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB), dan mirisnya masih beroperasi.

“Hasil investigasi dilapangan pada 5 Mei kemarin, pihaknya menemukan kedua perusahaan tambang itu masih melakukan aktivitas penambangan dan penjualan ore nickel,” katanya.

Dengan belum adanya RKAB dan masih melakukan proses penambangan, AHLI menduga kuat ke dua perusahaan itu melakukan penambangan ilegal. “Sehingga kami patut menduga bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan ke dua perusahaan itu merupakan praktek ilegal mining. Dan itu merupakan perbuatan melawan hukum,” tutur Gamsir dalam orasinya.

Pihaknya juga menekankan agar pemerintah bertindak tegas terhadap PT Paramita dan PT Manunggal sesuai dengan aturan perundang-perundangan. Sebab menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengawasi setiap aktivitas perusahaan tambang. “Segera cabut IUP PT Paramita dan PT Manunggal karena telah melakukan aktivitas penambangan dan penjualan ore nickel tanpa memiliki dokumen RKAB,” tegas Gamsir.

Sementara itu, Kasi Pembinaan dan Pengawasan Dinas ESDM Sultra, Sadly membenarkan bahwa PT Paramita dan Manunggal belum memiliki dokumen RKAB. “Dokumen RKAB PT Paramita dan PT Manunggal itu memang sampai saat ini belum kami setujui. Terkait adanya aktivitas perusahaan di lapangan, itu memang tidak benarkan secara aturan,” beber Sadly di hadapan massa aksi.

Untuk itu, ESDM bakal melakukan evaluasi terhadap PT Prataman dan PT Manunggal. “Setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan,” katanya.

Selain berunjuk rasa di Kantor ESDM Sultra, AHLI juga melaporkan PT Paramita dan PT Manunggal ke Polda Sultra. “Kami sudah memasukkan aduan kami ke Ditreskrimsus Polda Sultra dengan membawa alat bukti dari hasil investigasi kami di lapangan. Dan kami akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas,” tutupnya.

Hingga berita ini dipublis pihak PT Paramita dan PT Manunggal masih belum bisa terkonfirmasi.

Laporan : Awi