Pemilu dan Pelaporan Keuangan Pemilu

oleh -64 views
Alfero, S.Kom., ME
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Alfero, S.Kom., ME

Pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati di berbagai daerah di Indonesia telah terlaksana dan telah melahirkan pimpinan-pimpinanan baru, semoga para pemimpin yang telah terpilih dapat bekerja sesuai amanah masyarakat, tentunya kita jangan lupa berterimakasih kepada seluruh penyelenggara pemilu di indonesia beserta seluruh stakeholder yang telah bekerja dengan baik sehingga pesta demokrasi ditingkatan lokal tersebut telah berjalan lancar dan damai.

Tidak lama lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi di tahun 2019 nanti, tentunya ini sebuah tantangan bagi kita semua baik itu penyelenggara, peserta pemilu dan kita sendiri sebagai masyarakat sebagai pemilih, mengingat Pemilu kali ini merupakan untuk pertama kalinya dilaksanakan serentak untuk semua jenis pemilihan yaitu Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagian proses tahapan Pemilu telah dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara di indonesia mulai dari verifikasi Partai Politik, penetapan calon peserta pemilu, Pengajuan Calon Anggota Legislatif, Pembentukan Badan Ad-Hoc sampai dengan proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang penuh dengan tantangan. Berbagai upaya penyelenggara dari tingkat pusat hingga daerah dilakukan demi suksesnya tahapan Pemilu 2019. Hal terbaharukan misalnya dalam memperjuangkan hak kita sebagai pemilih, KPU secara berjenjang melakukan Gerakan Coklit Serentak Gerakan melindungi hak pilih (GMHP) di berbagai titik di kabupaten seluruh indonesia untuk memastikan kita semua tidak kehilangan hak untuk memilih.

Selain itu, dalam upaya membangun sinergitas antar penyelenggara KPU disemua tingkatan terus melakukan langkah-langkah kordinatif sesama penyelenggara seperti Bawaslu, maupun stakeholder Pemilu lainnya termasuk kepada peserta pemilu. Hal tersebut guna memastikan semua tahapan yang sedang berjalan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Tidak hanya penyelenggara, Masyarakat juga turut mengambil peran melalui lembaga-lembaga non formal, komunitas-komunitas maupun para penggiat Pemilu turut mengambil peran dalam menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019, kesemuanya ini tidak lain agar hajatan pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali ini dapat menjadi “jembatan” menuju kesejahteraan masyarakat.

Tentu saja, tidak bisa dipungkiri bahwa jalannya tahapan pemilu saat ini turut dihiasi dengan isu atau kabar hoax yang tidak jarang kita peroleh dari media-media social. Para peserta pemilu kerap menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan diantaranya sering kali kita dengar yaitu kampanye hitam (black campaign), politisasi SARA, netralitas aparatur sipil negara, dan politik uang (money politics).

Black campaign atau kampanye hitam dikenal sebagai ativitas menyudutkan, mendeskreditkan atau melalukan fitnah terhadap lawan atau rival politiknya. Tentunya ini bukanlah hal-hal yang baik, apalagi dijaman teknologi informasi yang semakin canggih dan mudah diakses oleh siapapun membuat orang-orang yang tak bertanggungjawab semakin mudah menyebarkan hoax. Semoga kita sebagai pemilih yang cerdas tidak mudah mempercayai suatu berita-berita yang belum jelas sumbernya.

Fenomena-fenomena ini juga menjadi perhatian penyelenggara Pemilu, KPU sendiri secara kebijakan turut berupaya meminimalisir efek buruk dari pemebritaan/isu hoax agar tidak mengganggu jalannya proses Pemilu 2019 dengan menggencarkan kampanye Anti Hoax, Anti Politik Sara dan Anti Money Politik disetiap tahapan Pemilu.

Pelaporan Keuangan Pemilu

Bahwa setiap pesta demokrasi pemilihan, hampir semua pengamat maupun penyelenggara dan penggiat-penggiat pemilu lebih fokus terhadap tahapan penyelenggaraan dan hampir melupakan bahwa ada satu tahapan yg tidak kalah penting yaitu proses pertanggungjawaban laporan keuangan pemilu, seringkali kita sukses dalam penyelenggaraan pemilu namun tidak sukses dalam pelaporan keuangan, sudah banyak kejadian atau kasus yang dialami oleh penyelenggara Pemilu khususnya yang berada di jajaran sekretariat KPU Provinsi dan Kab/kota di indonesia yang terkena masalah dalam hal pelaporan keuangan yang tidak dikelola dengan baik. Banyak personil sekretariat KPU yang telah terjerat kasus hokum akibat pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Tentunya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa setalah kita menggunakan uang negara dalam membiayai tahapan-tahapan Pemilihan maupun tahapan-tahapan Pemilihan Umum kita juga harus mampu mempertanggung jawabkan sesuai regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan. Sehingga apa yang menjadi harapan kita semua yakni sukses penyelenggaraan juga sukses penyelenggara.

Hal pertama mengapa masih banyak orang terkena masalah pelaporan keuangan pemilu ialah kekurang pahaman pimpinan dan pengelola keuangan dalam menggunakan anggaran pemilu dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas dalam arti bahwa laporan tersebut dapat mengungkapkan semua hal yang material secara wajar, transparan dan akuntabel , hal yang sering kali terjadi yaitu:

1. Perbedaan data kas setara kas
Sering kali didapatkan dalam proses pemeriksaan ialah nilai kas setara kas berbeda dengan nilai penggunaan anggaran sesungguhnya, tentunya hal ini disebabkan ketidak pahaman pimpinan dan pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan dan kekurang pahaman untuk menghitung nilai kas setara kas.

Solusinya seharusnya ada sebuah aplikasi pembukuan bendahara yang mampu menganalisis kesalahan data, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya perbedaan kas setara kas dan menurut penulis perlu adanya helpdesk di setiap kpu provinsi sehingga mereka-mereka pengelola keuangan di kpu kab/kota dapat belajar dan mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas

2. Permasalahan rekonsiliasi internal antara SAIBA dan SIMAK-BMN

yang sering kali bermasalah, yang disebabkan karena ketidak pahaman pengelola dalam menginput data pada aplikasi saiba dan simak dan seringnya terjadi pergantian operator yang menyebabkan terhambatnya penginputan data.

Solusinya seharus sering diadakan bimtek ditingkat provinsi dan kab/kota dan bimtek tersebut bukan hanya teknis pada aplikasinya saja namun lebih fokus kepada peningkatan kemanpuan operator menganalisa data yang diinput serta di berikan sertifikat, kemudian sebaiknya operator saiba dan simak di SK kan oleh pusat agar pimpinan di provinsi maupun kab/kota tidak sewenang-wenang mengganti operator yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimtek, maka dengan begitu dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan berulang-ulang disetiap pelaporan semester dan tahunan.

3. Perbedaan kas tunai

Seringkali terjadi perbedaan kas tunai yang terdapat di laporan keuangan dengan kas tunai yang berada di brangkas bendahara. Hal ini disebabkan karena bendahara sering menggunakan uang tunai tanpa membukukannya setiap hari, dampaknya bendahara sering kehilangan data sehingga tidak dibukukan maka terjadilah perbedaan kas tunai di laporan dan kas tunai di berangkas.

Hal yang perlu dilakukan untuk menghindari perbedaan kas tunai yaitu pembukuan harus dilakukan setiap hari dan bendahara harus membuat penutupan kas setiap hari, dimana bendahara harus mencocokan kas tunai yang ada di laporan dengan kas tunai yang ada di berangkas guna untuk menghindari perbedaan kas tunai dan tak kalah pentingnya perlu adanya aplikasi pembukuan bendahara yang terkoneksi dangan seluruh buku pembantu, laporan realisasi anggaran, spby dan kuitansi up, dimana bendahara hanya menginput di satu tempat seluruh laporan ikut terisi, hal ini pastinya sangat memudahkan bendahara dalam membuat laporan keuangan yang baik dan memudahkan pimpinan ketika membutuhkan data realisasi anggaran setiap hari.

Hal kedua belum adanya regulasi dari kpu yang memuat tentang standar dan format pelaporan keuangan yang dapat menjadi acuan para pengelola keuangan dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan dana pemilu, hal ini diharapkan agar laporan keuangan kpu seragam dan dapat digunakan sebagai acuan baik pihak pemeriksa maupun lembaga sehingga tidak mengalami yang namanya multi tapsir aturan, sebab menurut penulis seringkali terjadi perbedaan pendapat antara pemeriksa dan yang diperiksa, hal ini tentunya disebabkan karena tidak adanya regulasi yang di buat oleh lembaga kpu dan menjadi acuan kpu dan pemeriksa, maka dari itu tentunya kami harapkan adanya regulasi dan peningkatan sumber daya manusia. Selain itu regulasi perlu adanya suatu aplikasi pembukuan bendahara yang dapat memudahkan bendahara dalam membukukan seluruh transaksi, seperti kita ketahui bersama bahwa ujung tombak pelaporan keuangan berada pada pembukuan bendahara.

Dengan adanya aplikasi pembukuan bendahara diharapkan mempermudah bendahara dalam membuat laporan keuangan sehingga dapat menciptakan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Sehingga diharapkan kita dapat sukses pemilu dan sukses laporan keuangan, Semoga seluruh proses pemilu dapat berjalan sehat dan damai serta senang tiasa kita dapat suskses dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Penulis : Alfero, S.Kom., ME
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) KPU Kabupaten Konawe Selatan
Alamat : Dusun II Tongauna, Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur
Organisasi : –

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •