Pemkab Konkep Sosialisasikan Perubahan Nama Daerah

oleh
Pemerintah Konkep saat mensosialisasikan perubahan nama Konkep menjadi Pulau Wawonii. Foto : Jovi / anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KONKEP – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) telah mewacanakan perubahan nama daerah dari Konkep menjadi Pulau Wawonii.

Untuk merubah nama tersebut pemerintah Kabupaten Konkep mulai mensosialisasikan kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan terhadap masyarakat di Kecamatan Wawonii Barat (Wabar) yang dipusatkan di Desa Lamoluo, Senin (15/7).

Bupati Konkep, Ir H Amrullah mengatakan nama Kabupaten Pulau Wawonii sudah direncanakan sejak diproses pemekaran, hanya saja saat itu Pemerintah Kabupaten Konawe menyarankan agar nama Kabupaten Wawonii diubah menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan dengan berbagai pertimbangan salah satunya agar status Kabupaten Konawe tidak terlepas sebagai kabupaten induk.

“Komitmen ini sebenarnya sudah dari awal, tapi dalam perjalananya Pemerintah Kabupaten Konawe, menghendaki supaya tidak menghilangkan status dari Konawe sebagai kabupaten induk, tapi apapun modelnya kita adalah bagian dari Konawe dan itu tidak akan terhapus sampai kapanpun, atas jasa mereka (Pemkab Konawe dan Pemprov Sultra) yang mendukung kita sepenuhnya untuk bisa mekar. Tapi komitmen kita semua bahwa kita tidak ingin identitas kita tergerus oleh waktu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Amrullah mengatakan bahwa tujuan utama untuk merubah nama Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi Kabupaten Pulau Wawonii untuk mempertahankan kearifan lokal masyarakat Wawonii yang kini mulai terkikis dengan sebutan “Konkep”.

“Sekarang kalau kita ke Kendari ditanya, dari mana? dijawab dari Konkep, hampir tidak ada yang jawab lagi, Saya dari Wawonii. Semuanya jawab Konkep, lama-lama Wawonii ini hilang, itu yang kita khawatirkan dan memang saat ini sudah terjadi di tengah masyarakat Wawonii,” katanya.

Ditanya seperti apa keyakinannya untuk diakomodir pemerintah pusat soal perubahan nama itu, Amrullah tetap optimis disahuti ketika semua administrasi yang dipersyaratkan sesuai regulasi dilengkapi.

“Kita berharap, Pemerintah pusat bisa mengakomodir usulan, secara normatif dan saya yakin pemerintah pusat menyahuti hal-hal seperti ini. Ketika prosedur dan tahapan-tahapan secara administrasi sesuai aturan yang berlaku kita sudah penuhi,” urainya dengan nada optimis.

Laporan : Jovi