Pemkab Muna Ancam Bakal Turunkan Baliho, Begini Respon Direktur Rajiun Center

oleh -4 views
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, MUBAR – Ancaman penurunan baliho milik Rajiun yang bertuliskan ‘Mai Te Wuna’ oleh Pemerintah Kabupaten Muna direspon Direktur Rajiun Center, La Ode Sariba.

Kepada anoatimes.id, La Ode Sariba merasa geli dan lucu terkait ancaman Pemerintah Kabupaten Muna melalui Kabag Humasnya Wa Ode Hartati.

Sebab, menurutnya dalam baliho tersebut tidak ada hal yang mengindikasikan pelecehan terhadap tagline ‘Mai te Wuna’.

“Kami merasa lucu dengan ancaman Pemkab Muna, saya kira di baliho yang ada itu tidak ada hal yang mengindikasikan pelecehan. Kalau toh dia (Wa Ode Hartati) merasa dilecehkan dengan tulisan tersebut, seharusnya ada standar baku yang dijadikan patokan untuk mengukur pelecehan yang di maksud,” kata La Ode Sariba, Jumat (23/8/2019).

Sariba menegaskan, jika Pemkab Muna menurunkan baliho tersebut, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Lanjut dia, apa yang dilontarkan Pemkab Muna menggunakan pendapat pribadi dengan standar like-dislike, negara ini adalah negara hukum dengan aturan ketatanegaraan, bukan semau pribadi.

“Saya kira ketika tagline ini di blow up ke publik, maka publik berhak untuk merespon dengan penafsiran mereka. Jangan malah mereduksi kebesaran tagline itu, takutnya nanti malah masyarakat bingung ketika mensosialisasikan tagline tersebut,” ungkap anggota DPRD Mubar terpilih ini.

Untuk itu, Sariba menyeruhkan agar Wa Ode Hartati untuk harus banyak belajar agar bisa membedakan antara kepentingan politik pribadi orang tertentu dengan kepentingan Pemkab Muna. Jangan dicampur adukan, misalnya antara kepanikan pribadi tim RE dengan Pemkab.

“Janganlah dicampur adukan kepanikan pribadi tim RE dengan Pemda. Kami juga yakin masih banyak pejabat ASN Muna yang profesional yang bisa membedakan hal itu, Sebab kita menduga sejak awal ada beberapa oknum pejabat ASN yang mengatasnamakan kewenangan Pemda untuk menghalang-halangi langkah Pak Rajiun ke Muna,” tuturnya.

Sariba mencontohkan, oknum pejabat ASN yang mengatasnamakan kewenangan pemerintah dengan meminta kepada Polres Muna agar tidak memberikan izin pertemuam silaturahmi, membuat aturan lomba gerak jalan yang justru mereka langgar sendiri hingga ultimatum penurunan baliho. Padahal, menurutnya baliho tersebut tidak ada kata ataupun terminologi yg secara gamblang merujuk pada pencalonan bupati 2020.

“Ingat kalian akan dinilai dengan publik, entar pak Rajiun jadi Bupati Muna nanti malu sendiri loh,” cetusnya.

Laporan : Dery

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •