Pemprov Sultra Kaji Pencabutan IUP yang Tumpang Tindih dengan PT Antam

0
136
Dari kejauhan tampak sebuah kapal tongkang sedang melakukan pemuatan ore nikel di Desa Mandiodo. Foto : Awi / anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KENDARI – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebelumnya telah menyerahkan laporan hasil kajian terkait persoalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tumpang tindih antara PT Antam dan belasan perusahaan pertambangan yang ada di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kajian Dinas ESDM Sultra juga sebagai bentuk tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2014 antara PT Antam dan belasan perusahan tambang yang ada di Konut.

Kepala Biro (Kabiro) Hukum Pemprov Sultra, Efendy Kalimuddin kepada anoatimes.id Jumat (16/11) pekan lalu menjelaskan saat ini kewenangan pencabutan IUP berada di tangan Gubernur Sultra, H Ali Mazi. Namun dalam pencabutan IUP ada mekanisme yang harus diikuti. Gubernur bisa saja mencabut IUP sebuah perusahan yang statusnya tidak Clear and Clean (CnC).

Baca Juga : ESDM Sultra: PT Mugni dan Beberapa Perusahaan di Lahan PT Antam Harus Dicabut IUPnya

“Laporan IUP tumpang tindih diatas lahannya PT. Antam dari dinas ESDM Sultra kita sudah terima. Kita nanti akan mengkaji laporan itu mana saja perusahaan tambang yang akan dicabut IUP-nya oleh gubernur. Acuan gubernur dalam mencabut IUP perusahaan tambang ialah yang belum berstatus CnC,” kata Efendy Kalimuddin.

lanjut, Efenfy mengatakan setiap perusahan pertambangan yang hendak melakukan aktivitas haruslah mengantongi sertifikat CnC, sebab dalam sertifikasi CnC itu menjelaskan IUP tidak tumpang tindih, membayar kewajiban seperti royalti dan memiliki dokumen amdal, serta beberapa kewajiban lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tidak mudah mencabut IUP yang dinyatakan tumpang tindih oleh putusan kasasi MA tahun 2014 lalu.

“Gubernur tidak boleh terburu-buru dan gegabah mencabut IUP. Kita harus memahami aturan mekanisme dan undang-undangnya. Gubernur harus mendapat informasi akurat mengenai hal ini (pencabutan IUP),” terangnya.

Efendy menambahkan persoalan tumpang tindih IUP di Mandiodo, sudah disampaikan pada Gubernur Ali Mazi. Sementara ini pihaknya bersama dinas teknis terkait perlu lakukan kajian mekanisme pencabutan IUP tanpa harus menghadapi gugatan hukum berikutnya akibat keputusan gubernur.

“Selain itu ada beberapa perusahaan IUP-nya tumpang tindih dengan IUP PT Antam sementara menggugat di pengadilan. Kami tidak ingin gegabah, kami perlu konsultasi dengan pihak lain termasuk kementerian ESDM. Tidak serta merta gubernur cabut IUP. Harus meneliti secara cermat dan pahami mekanismenya,” tutupnya.

Berikut 13 perusahaan yang IUP nya tumpang tindih di lahan PT Antam Tbk :

1. CV Ana Konawe
2. CV Malibu
3.CV Yulan Pratama
4. PT Andhikara Cipta Mulia
5. PT Avry Raya
6. PT Hafar Indotech
7. PT James Armando Pundimad
8. PT Karya Murni Sejati 27
9. PT Mughni Energi Bumi
10. PT Rizqi Cahaya Makmur
11. PT Sangia Perkasa Raya
12. PT Sriwijaya Raya
13. PT Wanagon Anoa Indonesia 3

Laporan : Jayusman
Editor: Awi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here