Penambang Nikel di Sultra Kena Imbas Pelarangan Ekspor

oleh -190 views
Salah satu aktivitas penambangan di Kabupaten Konawe Utara. Foto : Awi anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai pemberlakuan larangan ekspor nikel oleh pemerintah pusat sangat merugikan pengusaha tambang khususnya yang memiliki nikel dengan kadar 1,7 persen. Pasalnya smelter dalam negeri hanya mau membeli nikel dengan kadar 1,8 persen.

Koordinator Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Herry Asiku mengaku banyak menerima keluhan dari rekan-rekannya sesama pengusaha tambang nikel di Sultra terkait penolakan smelter lokal membeli nikel 1,7 persen.

Dia mengungkapkan bahwa sudah banyak perusahaan tambang di Sultra tidak beraktivitas akibat larangan ekspor dan smelter lokal menolak membeli nikel kadar rendah. Sehingga pengusaha pemilik stok nikel dibawah 1,7 persen yang sudah ditumpuk terbuang percuma.

Menurut H. Herry Asiku, jika kadar nikel dibawah 1,7 persen tidak bisa diolah smelter lokal, sebenarnya bisa diekspor. Para pengusaha nikel dalam negeri umumnya saat ini sedang membangun smelter. Biaya pembangunan smelter itu umumnya diperoleh dari ekspor nikel.

“Itulah kenapa APNI menyuarakan meminta pemerintah untuk membuka eskpor nikel, karena kadar 1,7 persen kebawah itu tidak diterima smelter dalam negeri,” ujarnya, Kamis (5/3/2020).

H. Herry Asiku menjelaskan untuk mendapatkan nikel didalam tanah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan menyingkirkan tanah galian membutuhkan biaya yang besar karena luasnya area penambangan.

“Apalagi kalau kedalaman galiannya tujuh sampai sepuluh meter biayanya lebih besar lagi dan belum tentu ore-nya 1,8 persen. Jadi orang-orang jangan berpikir penambang itu selalu untung, puluhan miliar habis untuk mengeluarkan nikel dari dalam tanah,” katanya.

H. Herry Asiku mengatakan APNI pernah menyampaikan keberatan mereka berkenaan tata niaga perdagangan nikel tahun 2019 termasuk percepatan larangan ekspor nikel pada presiden, beberapa kementerian, ketua DPR termasuk Ombudsman RI.

Laporan : Jayusman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •