Pengamat Hukum: Patut Diduga Ada Kongkalikong Dalam Aktivitas PT Babarina

oleh -56 views
Rizal Akman
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Berbagai dugaan pelanggaran PT Babarina Putra Sulung (BPS) telah dikantongi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Pertambangan. Diantaranya menambang di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Mentri Kehutanan. Selain itu, diduga kuat melakukan penambangan nikel yang mana tidak sesuai dengan izin yang dimiliki yakni hanya IUP Batuan, dugaan kuat penambangan nikel tersebut ialah dengan ditemukannya tumpukan ore di atas Wilayah IUP PT BPS oleh pansus penertiban pertambangan sewaktu sidak beberapa bulan lalu. Tidak sampai disitu PT BPS juga tidak memiliki terminal khusus (tersus) layaknya perusahaan pertambangan lainnya.

Mirisnya, aktivitas PT BPS terkesan mendapat pembiaran oleh pemerintah dan penegak hukum, sebab menurut pengamat hukum, Risal Akman apa yang dilakukan oleh PT BPS sudah memenuhi unsur dugaan tindak pidana.

Baca Juga : Pansus Tambang: Data Kami PT Babarina Lakukan Pemuatan Ore

“Kalau saya melihat juga ini kan seperti ada permainan, atau kerjasama yang terjadi didalam, ada kongkalikong kalau memang seperti itiu,” kata Rizal Akman, Senin (17/12).

Lanjut, Rizal Akman menjelaskan patut diduga ada kerjasama di dalam aktivitas PT BPS, sebab aktivitas sudah berulang kali dilakukan dan pelanggarannya sudah jelas namun tidak mendapat penindakan seperti pencabutan IUP, atau pengghentian aktivitas PT BPS dan bahkan belum mendapat penindakan hukum. Pencabutan IUP bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebab kewenangan sudah diserahkan ke Gubernur, sedangkan penegakan hukumnya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian.

“Jadi disini ada dua yang harus tegas, dari pihak hukumnya atas pelanggaran itu harus di tegakkan hukuman, inikan perbuatan pidana, yang sudah dilakukan oleh PT Babarina itu sudah memenuhi unsur tindak pidana, sehingga nanti ketika dalam perjalanannya ini kan sudah diketahui, sudah melanggar, tetapi masih jalan terus aktivitasnya, jadi disini ada pembiaran,” tuturnya.

Baca Juga : Selain Diduga Menambang Nikel Secara Ilegal, PT Babarina Belum Kantongi IPPKH

Rizal (sapaan akrab Rizal Akman) menambahkan bahwa persoalan ini menyangkut Sumber Daya Alam (SDA) yang mana semua pihak harus melindungi SDA, apabila terdapat pelanggaran didalamnya maka haruslah di tindak tegas.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilindungi. Bila terdapat pelanggaran maka harus ditindak, sebaliknya bila tidak ditindak berarti ada kongkalikong di dalamnya,” tegas Rizal.

Laporan : Tim

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •