Pengangkatan Kadis Dukcapil Bombana Berefek di Pilgub Sultra

oleh -14 views
Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – H – 2 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal dilaksanakan, namun masih terdapat kendala yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Seperti temuan dari Panwas Kabupaten Bombana yang dilaporkan ke Bawaslu, dimana terdapat 5.692 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memegang Surat Keterangan (Suket) yang dapat mempengaruhi hasil Pilkada nantinya.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu menjelaskan 5.692 Suket yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bombana harus di koordinasikan terlebih dahulu ke Dirjen Dukcapil, Kementian Dalam Negeri (Kemendagri), sebab Dirjen Dukcapil melarang Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bombana Hj Nur Alam untuk mengeluarkan dokumen kependudukan namun faktanya suket tetap keluar.

“Kadis Dukcapil diangkat oleh Bupati Bombana. Pengangkatan tersebut menurut Dirjen Dukcapil inprosedural karena orang yang berwenang memilih dan mengangkat Kadis Dukcapil adalah menteri melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri. Ibu Hj Nur Alam juga dilarang oleh Dirjen dukcapil untuk mengeluarkan semua dokumen kependudukan tapi faktanya suket tetap keluar,” tutur Hamiruddin Udu, via seluler, Senin (25/6).

Sehingga, kata Hamiruddin Udu untuk menghindari persoalan hukum pada hasil pilkada nantinya, Bawaslu menyampaikan solusi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berkoordinaasi dengan Dirjen Dukcapil.

“KPU harus menyurat ke Dirjen Dukcapil Kemendagri memberi keterangan terhadap status suket yang telah dikeluarkan itu, apakah dapat dibenarkan oleh UU atau tidak, dan/atau KPU menyurat kepada Sekretaris Dukcapil Bombana untuk membuat keterangan tertulis terhadap status hukum orang-orang yang namanya ada dalam data siak Dukcapil Bombana bahwa benar atau tidak mereka adalah warga Bombana, hal sama termasuk kepada penduduk yang belum melakukan perekaman,” ungkapnya.

“KPU sudah menyampaikan masukan kita ke Dirjen Dukcapil, tinggal menunggu tanggapan Dirjen Dukcapil. Insya Allah, kita upayakan semua dapat teratasi sehingga tidak ada yang perlu kita ragukan lagi,” jelasnya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •