Penjelasan Polda Sultra Soal Lahan yang Diklaim Masyarakat

oleh -46 views
Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhart saat menunjukan salinan putusan soal lahan di kecamatan Konda. Foto : Awi / Anoatimes.id
  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    7
    Shares

ANOATIMES.ID, KENDARI – Polda Sultra melalui Kepala Bidang (Kabid) Humas AKBP Harry Goldenhart angkat bicara terkait lahan di samping Kantor Brimob yang saat ini di klaim beberapa warga.

Kepada sejumlah wartawan, AKBP Harry Goldenhart mengatakan berdasarkan putusan PTUN tahun 2018 lahan tersebut adalah milik Polri.

“Berdasarkan putusan tersebut sudah jelas bahwa tanah itu milik Polri dalam hal ini Polda Sultra, yang mana dalam pengelolaan di serahkan ke Brimob,” kata AKBP Harry Goldenhart, Kamis (9/8) di Polda Sultra.

Lebih lanjut, AKBP Harry Goldenhart menjelaskan dalam gugatan di Mahkamah Agung (MA) RI dalam perkara No 90/K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017 MA RI menolak permohonan kasasi dari pemohon Widodo, Yunita, Dwi niken widiawati. MA RI juga menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

“Dengan adanya putusan ini, maka sesuai pasal 115 UU No 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN, dengan sendirinya surat keputusan bupati kepala daerah tingkat 2 Kota Kendari No 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang penunjukan area tanah negara bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto untuk lokasi persiapan resitelmen Polri tetap sah dan mengikat,” tuturnya.

Untuk itu, Polda Sultra meminta kepada semua pihak untuk dapat menghormati putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Kita akan memberikan tenggang waktu kepada masyarakat, kalau memang masyarakat yang perlu di klarifikasi, silahkan klarifikasi,” ujarnya.

“Terkait intimidasi, tidak ada intimidasi, tidak mungkin Polri melakukan intimidasi. Brimob hanya menyampaikan putusan pengadilan untuk diketahui masyarakat,” ungkapnya.

Laporan : Awi

  •  
    7
    Shares
  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •