Perpanjangan IUP PT PLM, Dinas PTSP Diadukan ke Polda Sultra

oleh -66 views
Komisaris utama PT. Ayuta Mitra Sentosa, H Adi Warman SH MH saat menggelar konfrensi pers di Kendari, Jumar (17/7/2020). Foto : Jayusman/anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Panca Logam Makmur (PLM) kembali di soal, kali ini datang dari Komisaris utama PT. Ayuta Mitra Sentosa, H Adi Warman SH MH. Dirinya mengaku sebagai pemilik saham PT PLM.

H Adi Warman mengatakan dirinya sudah memberikan somasi kepada PTSP Sultra melalui kuasa hukumnya dengan melaporkannya ke Polda Sultra, tanggal 16 Juli 2020.

“Kami sudah menyurati dan mensomasi karena izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Panca Logam Makmur menyalahi aturan,” ucapnya pada awak media di Kendari, Jumat (17/7/2020).

Adi Warman memaparkan bahwa IUP operasi produksi PT. PLM berakhir tanggal 23 Desember 2015. Pada saat proses perpanjangan ternyata PT. PLM tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 dan Kepmen ESDM nomor 1796K/30/MEM/2018. Maka IUP OP PT. PLM tidak diterbitkan bupati atau gubernur melalui Dinas PTSP.

Bukti aduan ke Polda Sultra

Izin tersebut kata Adi Warman, baru diproses kembali dengan diterbitkan perpanjangan izin berdasarkan SK Nomor 672/DPMPTSP/X/2019 tentang persetujuan perpanjangan IUP operasi produksi kepada PT. PLM yang memiliki jangka waktu selama 10 tahun atau terhitung sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025.

“Oleh sebab itu patut diduga keras ada permufakatan jahat atau kesepakatan jahat antara PT. Panca Logam Makmur dengan oknum di dinas PTSP untuk menerbitkan surat keputusan a quo ternyata cacat hukum atau batal demi hukum,” jelasnya.

Sedangkan kuasa hukum PT. Ayuta Mitra Sentosa, Rizqi Muallif. SH mengatakan atas tindakan Dinas PTSP Sultra. Pihaknya mengirimkan dua surat, yaitu surat pertama meminta dinas PTSP Sultra mencabut SK perpanjangan IUP operasi produksi PT. PLM, karena dalam diktum ke satu dalam SK itu tidak menyebut PT. Ayuta Mitra Sentosa dalam susunan pemegang saham PT.PLM. Surat kedua, ditujukan pada gubernur Sultra untuk menutup lokasi tambang PT. PLM.

“Di tanggal 15 April 2020, Kadis PTSP Sultra mengeluarkan surat keterangan nomor 895/364 yang isinya mengakui ada kesalahan penulisan susunan pemegang saham PT. PLM dirubah dari PT. Ayuta Mitra Lestari menjadi PT. Ayuta Mitra Sentosa,” terangnya.

Sedangkan surat kedua yang mereka kirimkan. Tanggal 3 Juli 2020 gubernur Ali Mazi merespon dengan memerintahkan Kadis PTSP segera mencabut SK perpanjangan IUP operasi produksi milik PT. PLM dengan alasan batal demi hukum.

Laporan : Jayusman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •