Pilkada Konawe Disoal, Begini Tangggapan KPU Sultra

0
2734
Ketua KPU Sultra Laode Abdul Natsir (tengah kemeja putih) di dampingi komisioner KPU saat menggelar konfrensi pers di Aula Husni Kamil Manik, Kantor KPU Sultra, Jumat (29/6). Foto : Awi / anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KENDARI – Dua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Konawe periode 2018-2023 nomor urut 2, H Litanto – Hj Murni Tombili (Berlian Murni), serta nomor urut 3, H Irawan Laliasa – Adi Jaya Putra (Berhijrah) menyebut proses Pilkada di Kabupaten Konawe ilegal. Dikarenakan dua anggota komisioner KPU Kabupaten Konawe, Ulil Amrin dan Abdul Hasim di duga sudah tidak memiliki legalitas dalam menjalankan tugas sebagai komisioner pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) RI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Sultra, Laode Abdul Natsir menegaskan Pilkada Konawe tidak ilegal dan status dua komisioner tetap legal dan sah.

“Kami tegaskan bahwa penyelenggaran Pilkada Konawe semua legal,” tegas Laode Abdul Natsir, Jumat (29/6) saat menggelar konfrensi pers di Aula Husni Kamil Manik, KPU Sultra.

Laode Abdul Natsir menjelaskan Ulil Amrin dan Abdul Hasim merupakan pengganti dua komisioner sebelumnya yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yakni Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari.

“Sesuai undang-undang, maka dua komisioner yang diberhentikan harus digantikan dengan dua orang yang pada saat tes dinyatakan lulus atau peringkat setelahnya, maka terpilihlah Ulil Amrin dan Abdul Hasim karena dianggap memenuhi syarat,” katanya.

Pada saat itu pula, persoalan ini dibawa ke PTUN, dan hasilnya KPU Sultra kalah. Setelah itu, KPU Sultra berkoordinasi dengan KPU RI terkait putusan PTUN.

“Hasil koordinasi, tidak ada satupun regulasi untuk mengembalikan dua komisioner yang diberhentikan DKPP ke jabatan semula. Tidak ada payung hukumnya,” tuturnya.

“KPU RI juga mengatakan langkah KPU Sultra sudah tepat dengan tidak mengembalikan dua anggota yang diberhentikan DKPP RI ke posisi semula. Intinya tidak ada perubahan dari putusan DKPP RI untuk merehabilitasi atau meminta pengembalian posisi dua komisioner yang diberhentikan, karena yang memberhentikan itu DKPP, maka yang harus mengembalikan DKPP,” ungkapnya.

Laporan : Awi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here