Plt Kades Guali Diadukan ke DPRD Mubar

oleh
Forum Pemuda dan Simpatisan Rajiun (Fopansuru) berunjuk rasa di DPRD Kabupatwn Muna Barat. Demo Fopansuru menyoal pemberhentian 4 perangkat Desa Gualu. Foto : Dery / anoatimes.id

ANOATIMES.ID, MUBAR – Forum Pemuda dan Simpatisan Rajiun (Fopansuru) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (29/7/2019) siang tadi.

Dalam aksinya, Fopansuru meminta DPRD Mubar untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Desa Guali, Kecamatan Kusambi, La Ode Buke. Serta mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan Hearing.

Komisi I DPRD Mubar menerima masa aksi Fopansuru 

“Kita melakukan demo hari ini, karena Plt Kades Guali La Ode Buke melakukan pencopotan kepada empat perangkat desanya secara sepihak tanpa ada teguran dan masalah apapun. Apa lagi, kita ketahui pada tanggal 14 Juli 2019 yang lalu, ketika mereka di tunjuk sebagai pelaksana tugasnya hanya memfasilitasi pemilihan kepada desa defenitif dan melanjutkan program kades sebelumnya,” kata Koordinator Lapangan Fopansuru, Sadam Husein.

Kata Sadam, tugas yang diberikan itu sebuah amanah yang diberikan kepada penjabat kepala desa yang kewenanganya dibatasi dan tidak fullpower, sehingga tidak menyalahgunakan jabatanya dan mengorbankan masyarakat. Lanjut dia, tindakan kesewenang-wenangan oleh Plt Kades tersebut yang telah mencopot Sekretaris Desa La Amiruddin, Kaur Perencanaan La Nulia, RT 02 La Sili dan RT 01 La Uho.

“Sangat jelas dalam undang-undang desa nomor 67 tahun 2017 menyatakan bahwa perangkat desa diberhentikan disebabkan meninggal dunia, terindikasi korupsi, usia mencapai 60 tahun dan diberhentikan. Sehingga dikhawatirkan pemberhentian sepihak perangkat desa tersebut akan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat Desa Guali,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Ketua DPRD Mubar, Cahwan mengatakan aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Fopansuru akan ditindaklanjuti oleh DPRD Mubar. Olehnya itu, pihaknya secepatnya akan memanggil pihak terkait agar dapat menjelaskan alasan diberhentikannya empat perangkat desa Guali ini.

“Kita akan memanggil pihak terkait, agar dapat mengklarifikasi pemberhentian ini. Kalau pemberhentian ini tidak sesuai prosedural, kita (DPRD) meminta agar keempat perangkat desa yang diberhentikan dikembalitugaskan seperti jabatannya semula,” ucapnya.

Laporan : Dery