Polemik Pelebaran Jalan Warangga, Dinas Kehutanan Sultra Surati Bupati Muna

oleh -197 views
Jalan Warngga yang tengah dilebarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Upaya pelebaran Jalan Warangga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) sampai saat ini masih menibulkan polemik.

Sebagian warga menduga pembangunan Jalan Warangga yang tepat berada di Kawasan Hutan Lindung belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Lingkungan Hidup.

Baca Juga : Stering Komite Tak Verifikasi Berkas Hendrawan sebagai Balontum BPD HIPMI Sultra

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, melalui Kepala Seksi Penggunaan dan Pemanfaat Kawasan Hutan Dedi Irwanto mengatakan pemanfaatan kawasan hutan lindung dibolehkan seperti di atur pada Peraturan Menteri nomor 50 tahun 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) asalkan demi kepentingan masyarakat banyak seperti pembuatan jalan umum.

“Dibolehkan asal demi kepentigan umum seperti pada Permen no 50 tahun 2016,” ujar Dedi saat ditemui di kantornya, Kamis (2/11/2017).

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan awalnya Bupati Muna LM Rusma Emba mengirimkan surat ke Gubernur menanyakan status hutan warangga, dan Dinas Kehutanan juga mendapatkan tembusan surat tersebut.

“Suratnya pada 14 Oktober 2017, dan kami sudah berikan balasan pada 24 Oktober 2017, yang mana isinya kami memberitahukan ke Pak Bupati untuk mengingatkan kepala SKPDnya agar tidak melakukan kegiatan tersebut apabila belum memperoleh izin pinjam pakai,” katanya.

Menurut Dedy, karena luasannya mencapai 10 hektar maka kewenangan dalam memberikan IPPKH berada di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kalau lausannya 5 Hektar itu bisa izin dari Gubernur, namun kalau 10 hektar itu izinnya langsung ke Kementrian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” tambahya.

Sementara itu, Bupati Muna, LM Rusman Emba yang coba di konfirmasi anoatimes.id melalui via seluler masih enggan untuk menanggapi surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sultra.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •