Polres Baubau Diduga Masuk Angin

oleh -3 views
Ketua Gerbang Baubau, La Ode Riski Satria Adi Saputra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, BAUBAU – Sejak dilaporkan pada tahun 2014 lalu hingga Maret 2017 ini, kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Islamic Center Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) belum juga tuntas. Ini membuat masyarakat mempertanyakan kinerja kepolisian.

Seperti yang dilakukan Gerakan Muda Pemerhati Bangsa (Gerbang) Baubau, mereka mempertanyakan kinerja kepolisian.

“Kasus Pembangunan gedung Islamic Center harus sudah rampung, namun sampai saat ini gedung tersebut masih terbengkalai. Kasus ini sudah ditangani pihak Polres Baubau sejak 2014, tapi sampai saat ini kasus tersebut belum juga diselesaiakan,” ujar Ketua Gerbang Baubau, La Ode Rizki Satria Adi Saputra, Sabtu (25/3/2017).

Rizki mengatakan sebelumnya pada 16 Juli 2014 Kasat Reskrim sudah meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui mangkraknya proyek pembangunan Islamic Center. Tanggal 8 Januari 2015 Kapolres Baubau mengatakan pihaknya masih menunggu hasil Audit BPK RI.

“Sepengetahuan saya, Hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2014 itukan sejak 10 Mei 2015 sudah ada. Masa sampai dengan Maret 2017 ini kasus tersebut belum bisa dituntaskan.
Jadi kami perlu pertanyakan kinerja Polres Baubau,” ungkap Gio sapaan akrab Rizki.

Lanjut, Gio menambahkan bahwa di tahun 2016 tepatnya pada peringatan Hari Anti Korupsi, pihaknya pernah mempertanyatakan kembali persoalan pembangunan Islmaic Center Baubau, kepada Polres Baubau, Namun jawabannya tetap sama bahwa hasil audit BPK RI belum dimiliki.

“Jadi jika sampai dengan Mei 2017 ini belum juga ada progres terakait persoalan ini, maka kami duga bahwa Polres Baubau masuk angin,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pembangunan Gedung Islamic Centre Baubau dilaksanakan dalam 3 tahap, namun sejak 2011 sampai 2017 Gedung Islamic Centre belum juga tuntas.

“Hal ini disebabkan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi akibat dari mark up anggaran sehingga merugikan negara hingga 2 milyar rupiah,” tutupnya.

Laporan : Zams

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •