PT GKP Masukan Alat Berat, Mahasiswa Konkep: DPRD Hanya Beri Janji Politik

oleh -146 views
Aktivitas pernurunan alat berat PT GKP di Pelabuhan Sawaea, Kecamatan Wawonii Selatan. Foto : Istimewa
  • 59
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    59
    Shares

ANOATIMES.ID, KONKEP – Aksi penolakan terhadap hadirnya perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) oleh ratusan masyarakat dan mahasiswa tidak membuat salah satu perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Operasi Pertambangan (IUP) di Konkep yaitu PT Gema Kreasi Perdana (GKP) mengurungkan niat untuk menambang di Pulau Kelapa itu.

Kamis, (13/12) kemarin, PT GKP menurunkan alat berat miliknya di Pelabuhan Sawaea, Kecamatan Wawonii Selatan, dengan mendapat pengawalan aparat gabungan TNI-Polri. Salah satu manager PT GKP, Bambang mengatakan dalam melakukan aktvitas penambangan PT GKP tidak akan mengurangi nilai estetika dan menambang dengan ramah lingkungan.

Baca Juga : Tokoh Pemuda Pemekaran Konkep Sayangkan Sikap DPRD Soal PT GKP

“Tambang kami ini ramah lingkungan,” katanya.

Sementara itu, salah satu mahasiswa Konkep yang menolak hadirnya perusahaan pertambangan di Pulau Kelapa itu, Mando Maskuri menyayangkan sikap DPRD Provinsi Sultra. Dirinya menilai pihak DPRD Sultra melalui panitia khusus (pansus) penertiban pertambangan hanya memberikan janji politik kepada masyarakat yang kala itu menyuarakan aspirasi penolakan pertambangan di gedung wakil rakyat.

“Kami sangat menyayangkan sikap tim pansus dan anggota DPRD Provinsi Sultra yang tidak konsisten untuk menunaikan janji rekomendasi pencabutan IUP di Pulau Wawonii, padahal kami dijanjikan saat itu tiga hari kemudian pasca RDP rekomendasi itu sudah akan keluar,” kesalnya.

Mando Maskuri menambahkan penilaian janji politik itu juga dikarenakan hingga saat ini tidak ada peninjauan lokasi IUP PT GKP, padalah kala itu tim pansus mengatakan bakal melakukan peninjauan lokasi IUP PT GKP.

“Janji saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang disampaikan beberapa waktu lalu hanya janji politik,” tuturnya.

“Kami sudah sepakat dengan agenda bersama untuk meninjau langsung konsesi Izin Usaha Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana, tapi jadwal yang sudah ditetapkan diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dan ini semakin tidak jelas,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Very Irawan juga menilai DPRD Provinsi berikap dengan tidak konsisten, malah sebaliknya inkonsisten.

“Kami hampir kehilangan kepercayaan terhadap wakil rakyat kita di Provinsi, karena janjinya yang tidak mampu direalisasikan, semestinya jika ada aspirasi rakyat wajib hukumnya ditindaklanjuti sebagai perpanjangan tangan rakyat,” singkatnya.

Sementara itu, Ketua tim pansus penertiban pertambangan DPRD Sultra, Suwandi Andi belum dapat terkonfirmasi, saat dihubungi via selular nomor handphon miliknya tidak aktif.

Laporan: Jovi
Editor : Awi

  •  
    59
    Shares
  • 59
  •  
  •  
  •  
  •  
  •