PT VDNI Diadukan ke Kementrian Lingkungan Hidup

oleh -109 views
Anggota Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang, Oscar Talehi menyerahkan sebuah berkas ke Pengawas Lingkungan Hidup Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak Eka Prasetyo. Foto : Istimewa

ANOATIMES.ID, KENDARI – Kesabaran masyarakat yang berada disekitar PT Virtu Dragon Nikel Industri (VDNI) rupanya sudah habis, beberapa kali warga melalui Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang mengadukan dugaan pencemaran lingkungan dari aktivitas PT VDNI di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sultra namun tidak di respon.

Untuk itu, Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang berangkat ke Jakarta guna mengadukan sekaligus melaporkan hal tersebut ke Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).

Anggota Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang, Jusbar mengatakan pihaknya sudah melaporkan dan memberikan bukti-bukti dugaan pencemaran lingkungan dari aktivitas PT VDNI.

“Awalnya kami menyurat di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra sebanyak 2 kali sebagai bentuk etika kami. Namun pihak DLH tidak mengindahkan apa yang menjadi isi surat tersebut, setelah itulah Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar tambang menduga pihak DLH telah melakukan pembiaran dari segala bentuk permasalahan yang telah di akibatkan PT. VDNI,” ujar Jusbar di Kendari, Selasa (3/4).

“Untuk itu, tepat pada Kamis (29/3) kami mengadukan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Lingkungan Hidup,” tutur Aktivis HMI cabang Kendari ini.

Anggota Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang, Jusbar

Ditempat yang sama, Oscar Talehi yang juga merupakan anggota Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang menambahkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan, disandingkan dengan hasil pengawasan rutin yang dilakukan pada akhir Desember 2017 lalu PT. VDNI di duga membuang limbah pabrik di areal Tambak Masyarakat, akibatnya ikan, udang, serta kepiting masyarakat mati.

“Selain itu juga PT VDNI di duga menggunakan 28 Ha hutan APL dan 40 Ha hutan lindung,” tambahnya.

Lebih lanjut, Oscar menuturkan bahwa pihak Kementrian Lingkungan Hidup sudah menerima aduan masyarakat dan akan menindak lanjutinya.

“Diterima langsung oleh Pengawas Lingkungan Hidup Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak Eka Prasetyo, dan ia siap untuk melakukan investigasi di lapangan serta memeriksa beberapa instansi terkait persoalan administrasi yang di kantongi PT VDNI,” ungkapnya.

Laporan : Awi