PTUN Jakarta Menangkan PT KMS 27 dan PT JAP atas Sengketa Lahan Tambang dengan PT Antam

oleh -45 views
PTUN Jakarta
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Dua perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara yakni PT Karya Murni Sejati (KMS) 27 dan PT James Armando Pundimas (PT JAP) mengajukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tergugat atau terbanding ialah Dirjen Minerba Kementrian ESDM dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Hasilnya, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan PT KMS 27 dan PT JAP.

Berdasarkan siaran pers yang dikirimkan Integrity Law Firm sebagai advokat PT KMS 27 dan PT JAP yang dikirimkan ke redaksi anoatimes.id, pada 25 April 2019, Integrity Law Firm (Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society) telah menerima salinan putusan PT TUN Jakarta terkait sengketa izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara melawan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM dan PT. Aneka Tambang, Tbk (tergugat intervensi) yang diwakili Assegaf Hamzah & Partners (AHP).

Dalam putusan bernomor 34/B/2019/PT TUN-JKT tanggal 11 April 2019 yang memenangkan PT. KMS dan PT. JAP tersebut, majelis hakim banding yang dipimpin Sulistyo, S.H.,M.Hum menjatuhkan amar putusan pokok perkara sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan banding PT KMS dan PT JAP untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT tanggal 18 Oktober 2018;
  3. Menyatakan batal Surat Keputusan Dirjen Minerba berupa Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 a.n PT. Aneka Tambang, Tbk;
  4. Memerintahkan Dirjen Minerba untuk mencabut Surat Keputusan Dirjen Minerba berupa
    Sertifikat Clear and Clean Nomor 1468/Min/12/2018 a.n PT. Aneka Tambang, Tbk
  5. Mewajibkan Dirjen Minerba untuk menerbitkan kembali Keputusan Dirjen yang benar setelah dikeluarkan area wilayah seluas dan sebatas dan mencakup dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 545/199 tahun 2007 (yang dimiliki oleh PT. KMS dan PT. JAP);
  6. Menghukum Dirjen Minerba dan PT. Aneka Tambang, Tbk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan.

Dalam siaran pers tersebut juga, Ingtegrity Law Firm meminta kepada seluruh khalayak termasuk seluruh pemangku kepentingan untuk menghormati supremasi hukum dan melaksanakan seluruh amar putusan PT TUN Jakarta dengan sebaik-baiknya.

“Perlu juga kami tegaskan bahwa untuk menghindari gugatan hukum perdata, tuntutan pidana, atau langkah hukum lainnya dari kami, maka dengan hormat INTEGRITY mengingatkan semua pihak agar dapat menahan diri untuk tidak mengambil langkah apapun yang bertentangan dengan putusan pengadilan. Kami akan terus memperjuangkan hak atas lahan tambang tersebut, tentu dengan cara- cara yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku,” tulis Prof Denny Indrayana dan Dra Wigati Ningsih dalam siaran pers Integriryt Law Firm yang dikirimkan ke redaksi anoatimes.id, Minggu (5/5/2019 ) malam.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •