Puluhan Masyarakat Konkep Pro Tambang Sambangi DPRD Sultra

0
102
Masyarakat Wawonii Bersatu saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sultra

ANOATIMES.ID, KENDARI – Sebelumnya aksi masyarakat yang menolak (kontra) terhadap kehadiran tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar unjuk rasa di DRPD Provinsi Sultra untuk meminta DPRD merekomendasikan pencabutan IUP Perusahaan tambang yang ada di Konkep ke Gubernur Sultra.

Berbeda dengan aksi masyarakat kontra tersebut, Selasa (6/11) puluhan masyarakat Konkep yang nota Banenya mendukung kehadiran tambang juga menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Sultra.

Baca Juga : Tokoh Pemuda Pemekaran Konkep Sayangkan Sikap DPRD Soal PT GKP

Massa aksi saat ditemui anggota komisi 3 DPRD Sultra.

Puluhan masyarakat tersebut tergabung dalam Masyarakat Wawonii Bersatu, meminta kepada DPRD untuk membatalkan rekomendasi pencabutan IUP salah satu perusahaan tambang yakni PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Massa yang di komandoi Marlion beranggapan bahwa dengan masuknya tambang dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Konkep, untuk itu massa mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Sultra, Pemerintah Daerah Konkep, dan DPRD untuk tidak mempersulit investasi di Konkep.

“Ketika perusahaan ilegal kami sepakat menolak. Kalau legal kenapa harus ditolak,” kata Marlion.

Marlion juga mengungkapkan bahwa rekomendasi Bupati Konkep, Amrullah soal pencabutan IUP tambang pihaknya menganggap hanya kepentingan sepihak.

“DPRD Sultra dan Pemkab Konkep hanya kabulkan kepentingan sepihak. Perusahaan belum jalan kok IUP-nya sudah mau dicabut. Ada apa ini,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota komisi 3 DPRD Sultra, Firdaus saat menemui massa aksi mengatakan rekomendasi pencabutan IUP di Konkep belum final sebab masih akan di dapatkan lagi oleh seluruh anggota Pansus Pertambangan. Tidak serta merta rekomendasi pencabutan IUP keluar. Itu merupakan kewenangan dari Gubernur Sultra.

“Jumlah anggota pansus ada 18 orang , yang menerima masyarakat saat itu hanya 6 anggota, jadi belum keseluruhan, untuk itu harus di rapatkan dulu untuk menilai perusahaan melanggar atau tidak, tentu kita akan undang atau tinjau lokasi tambang, dan kita undang instansi terkait.

“Perusahaan jalankan saja aktifitasnya. Kecuali dihentikan jika ada rekomendasi dari dinas ESDM,” katanya.

Laporan : Jayusman
Editor : Awi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here