Pungut Biaya Prajabatan, Bupati Koltim dan Konkep Ditegur KPK

oleh -39 views
Rapat koordinasi (Rakor) Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi, Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Rabu (24/4/2019)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES,ID. KENDARI – Informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) dan Konawe Kepulauan (Konkep) memungut biaya terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengikuti kegiatan Diklat atau Prajabatan sudah sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat Rapat koordinasi (Rakor) Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi, Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Rabu (24/4/2019), KPK mengungkapkan pihaknya menerima aduan bahwa dua kabupaten ini meminta uang pada PNS peserta diklat. Rakor yang juga dihadiri Bupati Koltim, Tony Herbiansyah dan Bupati Konkep, Amrullah.

Anggota Koordinator Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Dwi Aprillia Linda mempertanyakan biaya diklat yang dikenakan pada PNS yang baru lulus seleksi CPNS beberapa waktu lalu.

“Ada pengaduan masyarakat yang masuk ke kami terkait dengar latsar atau pendidikan untuk CPNS ditarik Rp 9 juta per orang. Itu apa tidak dianggarkan dalam APBD?” tanyanya pada Tony Herbiansyah dan Amrullah.

Mendapat pertanyaan dari KPK mengenai uang prajabatan. Tony Herbiansyah mengatakan pihaknya belum melaksanakan kegiatan tersebut, nanti di anggaran perubahan dianggarkan dana prajabatan.

Di tempat yang sama, Amrullah menjelaskan pihaknya sudah menganggarkan tapi tidak mencukupi apalagi sudah berupaya membantu mereka. “Karena permintaan mereka sendiri dengan kesepakatan uangnya nanti diganti di APBD perubahan. Nanti di transfer ke rekening mereka sesuai besaran yang mereka bayarkan ke penyelenggara,” jelasnya.

Mendengar penjelasan dua bupati itu. Koordinator Wilayah VIII KPK RI, Adliansyah Malik Nasution menyarankan sebaiknya rencana tersebut dibatalkan. Dengan pelaksanaan latsar CPNS hanya dua bulan Pemkab Koltim dan Konkep bisa dianggarkan kembali.

“Jadi apapun alasannya harus dianggarkan. Apa bupati punya referensi daerah lain pernah melakukan hal seperti ini? nggak ada saya rasa,” katanya menjawab pertanyaannya sendiri yang kemudian diiyakan Amrullah.

Laporan : Yus

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •