Ragukah PT Antam Minta Eksekusi Putusan MA 2014?

0
115
Dari kejauhan tampak sebuah kapal tongkang sedang melakukan pemuatan ore nikel di Desa Mandiodo. Foto : Awi / anoatimes.id

ANOATIMES.ID, KENDARI – Persoalan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sultra, sudah lama diputus oleh Mahkamah Agung (MA), yakni tahun 2014. Namun, hingga tahun 2018 saat ini, pihak PT Antam tidak kunjung mengajukan permintaan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.

Belum lama ini, Gubernur Sultra, Ali Mazi menyarankan kepada perusahaan plat merah tersebut untuk mengajukan permohonan permintaan eksekusi putusan MA tahun 2014 lalu.

“Ya mestinya pihak PT Antam minta pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang mereka miliki. Ini makanya kita juga bingung ini, tanpa dilaksanakan eksekusi tentu perusahan itu juga masih merasa memiliki. Nah inikan sulitnya,” ujar Ali Mazi, di salah satu hotel di Kendari, Senin (26/11).

Baca Juga : Ali Mazi: PT Antam Harus Bermohon Eksekusi

Belum adanya permintaan eksekusi oleh PT Antam, dibenarkan juga oleh Humas PTUN Kendari, Lutfi SH saat dikonfirmasi anoatimes.id di kantornya. Lutfi menjelaskan PTUN Kendari mempersilahkan PT Antam untuk mengajukan permohonan eksekusi pasca gugatan BUMN tersebut dimenangkan lewat putusan kasasi MA.

Putusan kasasi MA merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka PT Antam bisa mengajukan permohonan eksekusi ke PTUN Kendari.

“Ya PT Antam belum pernah mengajukan permohonan eksekusi ke kami (PTUN Kendari),” terangnya, Rabu (27/11) lalu.

Lanjut, Lutfi menjelaskan pelaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Baca Juga : Pemprov Sultra Tengahi Persoalan PT Antam dan 13 Perusahaan di Konawe Utara

Dalam undang-undang itu kata Lutfi, diatur bagaimana mekanisme permohonan eksekusi.

Pihak penggugat bisa ajukan permohonan eksekusi, dan pihak digugat dalam hal ini pejabat tata usaha negara wajib melaksanakan perintah putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Undang-Undang PTUN mengatur bahwa badan atau pejabat tata usaha negara melaksanakan putusan secara sukarela,” katanya.

Sementara itu, General Manager PT Antam UBPN Sultra, Hartono yang dikonfirmasi via whatsapp belum bisa memberikan keterangan, dirinya meminta kepada awak media anoaitmes.id untuk menghubungi staff legal PT Antam bagian eksternal relation, Dedi.

“Boleh nanti sama staff legal saya ya pak, bapak bisa ke eksternal relation pak Dedi,” singkatnya.

Dedi yang di konfirmasi anoatimes.id via whatsappnya mengatakan saat ini pihak PT Antam masih melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi (pemprov) Sultra. Namun, Dedi masih enggan memberikan keterangan lebih detail terkait koordinasi ke pemerintah.

“Kita masih koordinasi dengan pemprov,” singkatnya.

Pantauan anoatimes.id dilokasi IUP tumpang tindih di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, beberapa perusahaan yang IUPnya tumpang tindih dengan IUP PT Antam, masih aktif melakukan aktivitas penambangan hingga pengapalan ke kapal tongkang. Mirisnya aktivitas pertambangan tersebut tepat berada di depan kantor PT Antam yang dibangun di puncak gunung di Desa Mandiodo.

Laporan : Tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here