Resmi Dilaunching, PTODE Diharapkan Bisa Berikan Pelayanan Adimistrasi yang Cepat

0
290

ANOATIMES.ID, KENDARI – Pelayanan Terpadu Otonomo Daerag (PTODE) satu pintu di Biro Adimistrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah (Setda) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dilanuching pada Selasa, (24/10/2017) oleh Sekretris Daerah (Sekda) Sultra, Lukman Abunawas dan beberapa pejabat eselon II lingkup Setda.

Pelayanan PTODE tersebut akan beroperasi sesuai dengan nomor Pergub no 37 tertanggal 25 September 2017 tentang Pelayanan Otonomi Daerah di Pemerintah Provinsi Daerah Sultra.

Baca Juga : PAN dan PDIP Resmi Usung Asrun – Hugua

Sekda Sultra, Lukman Abunawas, mengatakan pusat pelayanan terpadu tersebut berfungsi untuk memberikan pelayanan yang cepat, singkat, simpel dan tidak perlu ditunggu lama.

Menurutnya, fungsi adimistrasi pemerintahan sangat luas mencakup lingkup teknis dan opersional.

Mantan Bupati Konawe dua periode ini menilai adimistrasi pemerintahan khsusunya otonomi daerah (Otda) Tidak hanya pada permasalah pertanahan tetapi juga mencangkup lingkup yang luas baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota sampe pada desa dan kelurahan.

“Semoga PTODE bisa bekerja dengan maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat bagi masyarakat Sultra,” imbuh Calon Wagub Sultra dengan tagline “AMAN” itu.

“Semoga juga bisa memberikan pelayanan yang transparan tanpa harus harus melempar tanggung jawab antara atasan dan bawahan lagi,” harap laki-laki yang biasa disapa LA tersebut.

Suasana Launching PTODE Bagian Otda Biro Pemerintahan Pemprov oleh Sekda Sultra, Lukman Abunawad yang didampingi beberapa pejabat eselon II lingkup Sultra. (Foto: Rahmat R/anoatimes.id)

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah (Otda) Setda Sultra, Tommy Indra Sukiadi selaku penggagas pelayanan tersebut menilai, kehadiran PTODE diintegralkan pada pelayanan publik yang dijadikan satu pintu pelayanan terkhusus di Bagian Otda Biro Pemerintahan Setda Sultra.

“Ada 6 jenis bentuk pelayanan di PTODE ini, diantaranya adalah izin luar negeri untuk pejabat daerah, pembebasan lahan, PAW kepala daerah dan anggota legislatif, pemberhentian pengangkatan pejabat negara, pemekaran daerah mulai dari kabupaten/kota dan kecamatan serta kelurahan dan terakhir pemberhentian dan pengangkatan anggota legisltif baik provinsi maupun kabupaten/kota,” bebernya.

Menurutnya, perbandingannya dengan sebelum ada PTODE sesuai dengan UU untuk pengurusan adimsitrasi pemerintahan bisa memakan waktu 14 hari, namun karena ada PTODE tersebut bisa dipangkas dan diiefesienkan 3-4 hari pengurusan saja.

“Tujuannya adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat untuk adimistrasi pemerintahan dan terbuka bagi semua masyarakat di Sultra,” jelasnya.

Laporan : Rahmat R

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here