‘Ribut -ribut’ Kejar Kursi Wawali Kendari

oleh

ANOATIMES.ID, KENDARI – Terhitung empat (4) bulan posisi Wakil Wali (Wawali) Kota Kendari mengalami kekosongan. Kondisi ini bisa berdampak pada jalannya roda pemerintahan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bila terus dibiarkan kosong.

Wali Kota Kendari sisa jabatan peridoe 2017 – 2022, Sulkarnain, keukuh dengan sikapnya yang tetap akan menunggu hasil keputusan dari partai koalisi yang memiliki hak yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtra (PKS) dalam mengusulkan nama calon pendampingnya kelak.

“Saya tetap akan mengkitui mekanisme dan aturannya. Itu dimulai dari partai koalisi. Masih ada satu partai yang belum clear (PKS),” kata Sulkarnain saat menemui perwakilan massa aksi yang berunjuk rasa di kantornya, Jumat (3/5/2019) lalu.

Sikap Sulkarnain ini lantas mendapat reaksi dari massa yang tergabung ke dalam Forum Rakyat Peduli Demokrasi (FRPD) Kota Kendari. 10 perwakilan massa aksi keluar dari ruang rapat pertemuan. Massa mengancam akan kembali turun dan menduduki Kantor Wali Kota Kendari. Massa tetap dengan tuntutannya agar orang nomor wahid di Kota Kendari itu segera menindaklanjuti dua nama calon wawali kendari yang sudah di sepakati partai koalisi yakni Siska Karina Imran dan Rahman Tawulo.

Nama Siska Karina Imran dan Rahman Tawulo sebelumnya telah di sepakati dalam rapat koalisi bersama di DPW PAN pada 27 Februari 2019 lalu. Dalam pertemuan itu hadir partai koalisi termasuk PKS, dimana PKS diwakili Sekertarisnya, Riki Fajar. Saat itu, Riki Fajar sempat membubuhi tanda tangannya. Namun belakangan orang nomor dua di PKS Kota Kendari itu memberikan klarifikasi bahwa kehadirannya saat itu bukanlah mewakili partai melainkan secara pribadi.

“Kehadiran saya dalam rapat koalisi parpol tersebut atas inisiatif pribadi sebagai Sekertaris Tim Pemenangan Pasangan ADP-Sul pada Pilwali 2017 dan bukan merupakan representase PKS. Segala keputusan yang dihasilkan dalam rapat koalisi bukan merupakan bagian dari PKS dan saya secara pribadi menarik tanda tangan yang saya bubuhkan dalam hasil dan keputusan rapat tersebut karena tidak mewakili PKS,” tegas Riki Fajar dalam pres rilisnya tertanggal 28 Februari 2019 lalu.

Sikap PKS sebagai salah satu partai pengusung Pasangan Adriatma Dwi Putra (ADP) – Sulkarnain (SUL) pada momentum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari 2017 silam itu, disayangkan oleh Ketua PAN Kota Kendari, Asrizal Pratama Putra. Dirinya menilai PKS inkonsisten dengan apa yang telah disepakati dan diputuskan pada 28 Februri 2019 lalu.

“Kalau memang tidak mewakili partai (PKS) ngapain datang ke peretemuan (rapat koalisi) itu,” tegas Asrizal yang juga anggota DPRD Kota Kendari saat dijumpai di kantor DPRD Kota Kendari, Senin (6/5/2019).

Asrizal yang juga merupakan kakak dari ADP (Mantan Wali Kota Kendari pasangan Sulkarnain kala itu) mengkritisi sikap dari Sulkarnain. “Harusnya Wali Kota segera menindak lanjuti dua nama itu (Siska dan Rahman Tawulo, red) dan meneruskan ke DPRD Kota Kendari,” ujarnya.

“Sebenarnya sudah selesai ini persoalan, tinggal kirim saja suratnya. Masalahnya bukan di kami, tidak ada masalah di kami,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Asrizal tidak menutup kemungkinan DPRD akan menggunakan haknya dan memanggil wali kota. “Kita lihat dulu kalau mencukupi kita bisa panggil wali kota,” katanya.

“wali kota juga harus bisa membedakan posisinya, kapan sebagai wali kota dan kapan sebagai ketua partai,” tuturnya.

Berbeda dengan Asrisal, Ketua PKB Kota Kendari, Rahman Tawulo yang juga namanya masuk sebagai satu dari dua nama yang diusul partai koalisi ke Wali Kota Kendari, lebih memilih tidak banyak bicara. “Saya no comen dulu kalau soal itu,” singkat Rahman Tawula saat di hubungi anoatimes.id, Rabu (8/5/2019).

FRPD Bakal Berunjuk Rasa Duduki Kantor Wali Kota

Forum Rakyat Peduli Demokrasi (FRPD) Kota Kendari rencananya bakal berunjuk rasa secara besar – besaran, bahkan rencananya akan menduduki kantor Wali Kota Kendari. Seperti disampaikan Jenderal Lapangan FRPD, Songo sejauh ini massa yang diperkirakan akan turun aksi sekitar 2000 orang. “Kami sudah diskusi dengan kawan – kawan oragasniasai dan LSM. Kami akan duduki kantor wali kota hingga dikeluarkan Sk Wakil Wali Kota Kendari,” ujar Songo, Rabu (8/5/2019).

Laporan : Awi