Rifai Darus Ancam Lapor Polisi, UB : Saya Tunggu atau Saya yang Lapor

oleh -13 views
Karateker KNPI Sultra (versi Fadh), Umar Bonte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Statemen Rifai Darus yang mengancam akan melaporkan penggunaan logo KNPI selain KNPI versi dirinya membuat geram Umar Bonte.

UB (sapaan akrab Umar Bonte) mengatakan dirinya menunggu tindakan nyata dari Rifai yang akan melaporkan ke ke ranah hukum soal pengunaan logo KNPI.

“Saya menantang agar Rifai Darus selaku Ketua PKNPI (Perkumpulan Komite Nasional Idonesia) maupun Syahrul Beddu berani laporkan penggunaan Logo KNPI pada setiap pemuda yang menggunakan logo KNPI dan saya persilahkan mereka melapor kepada pihak kepolisian secepatnya, saya tidak peduli bahkan mereka sampai di PBB kalau perlu sampai di liang lahat,” tegas UB, Selasa (22/8/2017).

Tidak hanya itu, UB juga menantang Rifai Darus dan Syahrul Beddu untuk menunjukan Konsideran Kemenkum HAM. Menurut UB, Konsideran Kemenkum HAM versi Rifai hanya perkumpulan pemuda biasa dan justru setara dengan paguyuban.

“Sejak tahun 1973, AD/ART KNPI tidak pernah berubah, hanya saja Rifai Darus menggantinya. Mereka (KNPI versi Rifai Darus) bukan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), melainkan Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PKNPI).

“Keliruh juga itu Rifai, DPP KNPI dari tahun 73 sampai sekarang belum berubah nama, jadi bagi kami tak ada urusan dengan paguyuban mereka (KNPI versi Rifai) dan negarapun sama sekali tidak membiayai paguyuban kecil semacam itu. Selama ini DPP KNPI versi kamilah yang menggunakan APBN, pemerintah tidak bodoh dalam urusan ini, sebab KNPI memang hanya satu, yaitu versi Fad arafik,” tuturnya.

Pelantikan Syahrul Beddu Tidak Sah

Menurut UB, KNPI versi Rifai Darus melakukan kongres di Papua, akan tetapi kembali mentah karena ada kongres luar biasa di Jakarta yang dihadiri seluruh DPD KNPI se-Indonesia termaksud DPD Papua.

Syahrul Beddu dipilih oleh OKP di Sultra melalui Musda, namun itu juga tidak sah, karena dilantik dan di beri SK oleh organisasi paguyuban PKNPI yang berkantor di Jakarta.

“Dengan sendirinya tidak sah, dan tidak dapat mengelolah anggaran daerah, karena tidak dilantik oleh DPP KNPI, dan dalam AD/ART, yang melantik adalah DPP bukan perkumpulan pemuda,” tambahnya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •