Sekwan DPRD Wakatobi: Bila Nanti Ada Temuan BPKP, Itu Resiko yang Bersangkutan

oleh -124 views
Sekertaris Dewan DPRD Kabupaten Wakatobi, Rusdin

ANOATIMES.ID, WAKATOBI – Hingga saat ini, tujuh mantan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi masih menerima hak-hak sebagai dewan. Alasannya karena ke tujuh mantan aleg tersebut belum mendapat Sk keputusan dari Gubernur Sultra.

Ditambah lagi, dengan adanya surat dari BPKP Sultra yang masuk ke Sekretariat DPRD Wakatobi yang mengacu pada UU 23 Tahun 2014 Dan PP No 12 Tahun 2018, yang isinya bahwa anggota DPRD dikatakan berhenti apabila ada SK keputusan dari gubernur.

“Mereka (BPKP) kajianya di UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 12 Tahun 2018 bahwa pemberhentian anggota DPRD itu diberhentikan oleh adanya SK Gubernur tentang pemberhentian, jelas sekali itu dikatakan pada poin 4,” kata Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Wakatobi, Rusdin, beberapa saat lalu.

Namun, pihak sekretariat DPRD Wakatobi, tetap mengambil langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat terjadi, seperti kemungkinan adanya temuan pada saat audit oleh BPKP. Untuk itu, Sekretariat DPRD Wakatobi bakal memanggil tujuh mantan anggota DPRD Wakatobi untuk memberitahukan rencana Sekretariat untuk menyimpan gaji mereka (mantan anggota DPRD) di satu rekening khusus, dan bakal memberikannya pada saat tidak ada temuan dari BPKP.

“Nah ini kan dalam mewaspadai kondisi yang tidak menentu ini, dan ini wajar juga diberitahukan oleh bupati,” kata Rusdin.

Rusdin menambahkan bahwa apabila kedepan ada temuan penyalahgunaan anggaran oleh ke tujuh mantan anggota DPRD Wakatobi yang bakal di PAW, maka itu menjadi resiko yang bersangkutan.

Laporan : Syaiful
Editor : Awi