Selain Ali Mazi, Kerry Juga Curhat ke KPK

oleh -9 views
Bupati Kabupaten Konawe, Kerry Saiful Konggoasa usai mengukit Rakor Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama KPK dan Gubernur Sultra di Kantor Gubernur Sultra.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Berbeda dengan Gubernur Sultra, H Ali Mazi yang curhat mengenai fitnah jual beli jabatan. Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa juga ikut curhat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Rapat Koordinasi (Rakor) Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Rabu (24/4/2019) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sultra.

Curhatan Kerry Saiful Konggoasa bukan bukan soal jual beli jabatan, akan tetapi soal sumbangsi perusahaan mega indsustri PT Virtue Dragon Nikel Industri ke daerah yang ia pimpin. Katanya, perusahaan dengan Pemodal Asing asal Negara Tiongkok itu belum memberikan kontribusi ke Kabupaten Konawe dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kenyataannya PT VDNI sudah enam tahun beroperasi tapi belum memberikan apa-apa,” curhat Kerry Saiful Konggoasa di hadapat perwakilan KPK.

Kerry (sapaan akrab Kerry Saiful Konggoasa) menilai ada ketidak adilan yang ia rasakan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Sultra. Sebab, kata Kerry masyarakat hanya dijadikan penonton di negeri sendiri.

“Kita di Sultra yang paling kaya sumber daya alamnya. Tapi kita cuma dijadikan penonton di negeri sendiri. Contohnya di kawasan industri Morosi banyak mobil-mobil dari China (Tiongkok) berkeliaran di sana tapi tidak ada yang bayar pajak. Sehingga kemarin rencananya saya mau tutup dan usir itu mereka,” tuturnya.

Alasan Kerry bukan tanpa alasan, dirinya merujuk pada undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (pemda) membuat kewenangan pengelolaan pendapatan pertambang dialihkan ke pemerintah provinsi (pemprov).

“Kalau bicara masalah PAD kita harus bicarakan bersama pemprov. Sebab undang-undang 33 tahun 2004 amanatkan bagi hasil antara pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah pusat,” terangnya.

Kerry Saiful Kongggoasa berharap KPK bisa membantu Kabupaten Konawe, jangan cuma diarahkan bagaimana meningkatkan PAD tanpa diberi bimbingan dari komisi anti rasuwah itu.

Laporan : Jasyuman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •