Selain Diduga Menambang Nikel Secara Ilegal, PT Babarina Belum Kantongi IPPKH

oleh -114 views
Excavator menebangi hutan Foto: Internet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – PT Babarina Putra Sulung, perusahaan penambang batu namun juga di duga kuat melakukan penambangan nikel secara ilegal di Muara Lapao-pao, Kabupaten Kolaka, terindikasi melanggar aturan terkait Izin Pinjam Pakah Hutan (IPPKH).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sahid mengatakan PT Babarina Putra Sulung sedang melakukan pengurusan IPPKH ke Kementrian Kehutanan.

“PT Babarina sementara menunggu proses IPPKH, baru sementara urus di Kementrian Kehutanan,” kata Sahid, Senin (12/11) saat di jumpai di ruang kerjanya.

Baca Juga : DPRD Sultra Rekomendasikan Gubernur Cabut IUP di Konkep

Lanjut, Sahid menjelaskan proses terbitnya IPPKH memerlukan proses dan itu merupakan kewenangan dari Pusat (Kementrian Kehutanan), dan juga tidak serta merta IPPKH keluar.

“Tidak serta merta IPPKH keluar. Banyak perusahaan yang mengurus IPPKH,” katanya.

Berdasarkan aturan, pasal Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU 41/1999”) ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan. Jadi, sebelum izin tersebut diterbitkan, seharusnya kegiatan pertambangan belum boleh dilakukan.

Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-Ii/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“Permenhut 43/2008”) yang mengatur bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri.

Adapun sanksi terhadap kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH ada dua yakni Sanksi Pidana dan sanksi administratif yang mana sanksi pidananya pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.

Sedangkan untuk sanksi administrasina, sesuai dengan Pasal 119 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya karena alasan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.

Laporan : Jayusman
Editor : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •