Setahun Berlalu, DPRD Sultra Tak Kunjung Tuntaskan Dugaan Penambangan Ilegal PT Babarina Putra Sulung

oleh -57 views
Suwandi Andi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Dugaan penambangan nikel ilegal yang dilakukan oleh PT Babarina Putra Sulung (BPS) di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini tidak kunjung dituntaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra. Padahal di akhir tahun 2018 lalu, DPRD melalui panitia khusus (pansus) penertiban pertambangan sudah memiliki data terkait aktivitas yang dilakukan oleh PT BPS.

Kala itu, pansus penertiban juga telah melakukan kunjungan kerja ke lokasi PT BPS. Dan hasilnya, pansus menemukan adanya kejanggalan dalam aktivitas perusahaan yang hanya mengantongi izin menambang batuan itu.

Beberapa temuan pansus kala itu ialah, PT BPS tidak pernah menjual batu yang telah ia tambang, pansus juga menemukan tumpukan ore nikel, dan PT Babarina melakukan aktivitas penambangan hingga masuk kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Kehutanan.

Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi mengatakan penuntasan persoalan PT BPS kala itu terkendala di pansus, yang mana beberapa anggota pansus sudah berkahir masa jabatannya, dimana persoalan PT BPS belum tunta. Namun, Suwandi Andi menegaskan persoalan PT BPS akan dituntaskan pada November 2019 ini.

“Kebetulan saat ini saya pindah di Komisi III, Insya Allah dua minggu ke depan harus selesai, maksudnya Januari 2020 sudah tidak bicara soal ini lagi,” ujar Suwandi Andi saat ditemui di DPRD Sultra, Senin (11/11/2019).

Lanjut, Suwandi Andi mengatakan pansus yang kala itu ia pimpin tetap akan bekerja menuntaskan persoalan PT BPS. Data – data yang dimiliki sudah ada di Sekretariat Komisi III, dan tetunya akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang beberapa pihak terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kehutanan, dan PTSP.

“RDP itu mesti segera dilakukan. Data sudah ada di Sekretatriat,” tegasnya.

Laporan : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •