Sidang ke Dua, Ini Isi Eksepsi Nur Alam

oleh -86 views
Suasana proses sidang perdana Nur Alam beberapa saat lalu. Tampak Nur Alam berbatik Biru tengah duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto : Kausa Hukum Nur Alam for anoatimes.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Setelah sebelumnya, Gubernur Sultra non aktif H Nur Alam, telah menjalani proses persidangan pertamanya pada Senin (20/11/2017) lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, kini, Nur Alam juga telah usai menjalani sidang ke duanya dengan agenda Eksepsi atau tanggapan atas dakwaan yang dilaksanakan pada Selasa (28/11/2017)lalu.

Kuasa hukum Nur Alam, Muhammad Ainu Syamsu saat dihubungi anoatimes.id, Kamis (29/11/2017) kemarin menjelaskan, dalam sidang eksepsi pihaknya menyampaikan beberapa point ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Baca Juga : Nur Alam Jalani Sidang Perdana, Begini Kondisinya

“Persaoalan Nur Alam masuk pada persoalan pertambangan, yang secara khusus di atur adalam undang-undang minerba, seharusnya diselesaikan dan di adili oleh Pengadilan umum dan tidak masuk pada pengadilan korupsi (TIPIKOR),” ujar Ainu via seluler.

Lanjut, Ainu menjelaskan bahwa Pengadilan Tipikor tidak berwenang untuk mengadili perkara Nur Alam karena persoalan tersebut masuk pada wilayah administrasi pemerintahan yang seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Di PTUN kami menang, dan sampai saat ini hasilnya belum dibatalkan oleh PTUN. Keputusan itu sah, pada tingkat Kasasi dan PK itu ternyata dimenangkan oleh MA, dan masih beraku sampai hari ini,” jelasnya.

“Dan juga perkara Nur Alam harusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Kendari, bukan di Jakarta sebab terjadinya tindak pidana di Kendari dan saksi lebih banyak berada di Kendari,” tuturnya.

Selain itu, menurut Ainu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkesan mengada-ada dalam menerapkan pasal kepada kasus yang menjerat Nur Alam.

“Dakwaan Penuntut Umum menggunakan ketentuan yang tidak berlaku, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebelum Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Olah karenanya, dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (obscuur libel),” ungkapnya.

Dengan demikian Ainu optimis eksepsi tersebut dapar diterima majelis hakim sebab banyak sekali celah yang pihaknya temukan dalam dakwaan JPU.

“Jarang-jarang dalam eksepsi memuat kompetensi absolut, kompetensi relatif dan obscuur libel, nha itu semua kita termukan dalam dakwaan JPU hari ini, jadi menurut kami terdapat banyak kelamahan disitu dan kita sangat optimis, sebab apa yang kita sampaikan di situ yang diatur dalam undang-undang, baik KUHAP dan Tipikor,” Optimisnya.

Laporan : Awi

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •