Soal Putusan MA Terkait IUP Tumpang Tindih, Ini Tanggapan Kejati Sultra

oleh -57 views
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sultra Janes Mamangkey
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KENDARI – Paca Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang memenangkan PT Aneka Tambang (Antam) TBk dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tumpang tindih di lahan milik PT Antam tahun 2014 lalu, hinga saat ini Pemerintah Provinsi Sultra belum melasanakan perintah putusan MA tersebut.

“Ya pasti kita cabut, sebab amar putusannya seperti itu,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sultra, Saleh Lasata beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Plt Gubernur: 13 IUP Tambang di Lahan PT Antam Pasti Dicabut

“Kita bentuk tim, saya juga tidak gegabah dengan ini sebab ini akan berimplikasi pada hukum. Saya meminta dulu pendapat dari kejaksaan bagaimana baiknya, kalau memang pendapat Kejaksaan menyarankan kepada saya untuk mencabut, akan saya cabut tapi saya minta pendapat dulu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra melalui Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan HUmas, Janes Mamangkey saat ditemui diruangannya, Selasa (10/10/2017) mengatakan putusan MA merupakan putusan yang final dan sifatnya wajib dilaksanakan seperti bunyi amar putusan.

Baca Juga : Putusan MA Diabaikan, Lima Perusahaan Ini Masih Aktif “Garap” Lahan PT Antam

“Sudah ada putusan dan sudah final, harus dilaksanakan,” ujar Janes Mamangkey.

Untuk diketahui diatas lahan PT Antam ada 13 IUP yang belum dicabut diantaranya:

1. CV Ana Konawe
2. CV Malibu
3.CV Yulan Pratama
4. PT Andhikara Cipta Mulia
5. PT Avry Raya
6. PT Hafar Indotech
7. PT James Armando Pundimad
8. PT Karya Murni Sejati 27
9. PT Mughni Energi Bumi
10. PT Rizqi Cahaya Makmur
11. PT Sangia Perkasa Raya
12. PT Sriwijaya Raya
13. PT Wanagon Anoa Indonesia 3

Laporan : Awi

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •