Tanpa Penuhi Kewajiban, PT Masempo Dalle Tetap Beraktivitas

0
285
Aktivtas PT Masempo Dalle di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Foto : Istimewa

ANOATIMES.ID, KENDARI – PT Masempo Dalle, perusahaan pertambangan nikel yang terletak di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di isyaratkan bagi setiap perusahan pertambangan sebelum melakukan proses penambangan.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Makkawaru melalui Kepala Bidang Minerba, Hasbulllah mengatakan sajauh ini legalitas yang dimiliki oleh PT Masempo Dalle hanya Izin Usaha Penambangan (IUP) sedangkan kewajiban lainnya seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Penempatan Jaminan Reklamasi (Jamrek) belum di penuhi.

Baca Juga : Selain Diduga Menambang Nikel Secara Ilegal, PT Babarina Belum Kantongi IPPKH

“IUP ada, RKAB dan Jamrek belum,” kata Hasbullah, Rabu (14/11).

Lebih lanjut, Hasbullah menjelaskan seharusnya PT Masempo Dalle belum boleh melakukan aktivitas penambangan walaupun sudah mengantongi IUP, sebelum perusahaan tersebut melaksanakan kewajibannya yakni RKAB dan Jemrek.

“Ini dulu (RKAB dan Jamrek) baru aktivitas,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba pada BAB XIII Hak dan Kewajiban, bagian kedua tentang kewajiban pasal 99 (1) setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK operasi produksi, dan pasal 100 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.

PT Masempo Dalle Tidak Miliki IPPKH

Selain kewajiban RKAB dan Jamrek, PT Masempo Dalle juga tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sahid, bahwa sampai saat ini PT Masempo Dalle belum pernah mengajukan IPPKH.

“Belum pernah mengajukan,” kata Sahid saat ditemui di ruangannya, Rabu (14/11).

Berdasarkan aturan, pasal Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU 41/1999”) ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan. Jadi, sebelum izin tersebut diterbitkan, seharusnya kegiatan pertambangan belum boleh dilakukan.

Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-Ii/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“Permenhut 43/2008”) yang mengatur bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri.

Adapun sanksi terhadap kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH ada dua yakni Sanksi Pidana dan sanksi administratif yang mana sanksi pidananya pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.

Laporan : TIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here