Tjahjo Kumolo: Hoax, Fitnah, Ujaran Kebencian dan Politisasi SARA Tak Bisa Ditolerir Lagi

oleh -47 views
Mentri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

ANOATIMES.ID, KENDARI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan setiap pemberitaan bohong, hoax, ujaran kebencian dan politisasi SARA akhir-akhir ini cukup banyak berkembang dan cenderung menimbulkan kecemasan dan opini negatif di masyarakat.

“Berita hoax, fitnah, ujaran kebencian dan politisasi SARA sudah pada tahap yang tidak bisa ditolerir lagi. Apalagi sudah merusak proses konsolidasi demokrasi, yaitu pemilu langsung yang nantinya digelar di 17 April 2019 yang tahapan-tahapannya dan prosesnya sudah berjalan transparan dan demokratis” ujar Tjahjo dalam rilis yang dikirim Puspen Kemendagri kepada redaksi Anoatimes.id, Kamis (3/1).

Baca Juga : UHO Resmi Buka Pendaftaran Calon Mahasiswa Prodi Pendidikan Profesi Apoteker

Mendagri Tjahjo mengajak semua pihak untuk bergerak menolak dan melawan dari racun demokrasi tersebut.

“Mari kita bergerak untuk melawan dan melaporkan kepada aparat kepolisian. Jika kita menerima berita-berita hoax, fitnah, berujar kebencian yang merupakan racun demokrasi dan sudah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya.

Ia menyebutkan salah satu berita hoax bahwa ada surat suara sudah dicoblos dan ada 7 kontainer dari China, berisi surat suara terkait pencoblosan surat suara untuk paslon capres dan cawapres nomor urut 01.

Berita bohong ini kata Mendagri Tjahjo, telah disebarkan di media sosial dan berbagai grup WhatsApp (WA) itu. Dan setelah dicek oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) ternyata kabar itu tidak benar.

Selain itu, Tjahjo juga sangat prihatin dengan munculnya isu sebelumnya, yaitu kabar bahwa ada 31 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tambahan yang dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019.

“Jelas ini berita fitnah. Berita-berita yang menggumbar rasa cemas dan permusuhan,” kata Tjahjo menegaskan.

Oleh karena itu, Mendagri Tjahjo Kumolo sangat menyesalkan dan mengecam praktik penyebar isu-isu bohong dan tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, pemerintah, peserta pemilu sendiri dan pihak terkait lainnya yang sejak awal konsisten menjaga profesionalisme dan integritasnya dalam mengawal jalannya dari setiap tahapan pemilu serentak 2019.

Laporan : Jayusman