Tokoh Pemuda Pemekaran Konkep Sayangkan Sikap DPRD Soal PT GKP

oleh -101 views
Muamar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ANOATIMES.ID, KONKEP – Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang memiliki IUP di Kabupaten Konkep. Sikap DPRD Konkep tersebut membuat salah satu tokoh pemuda pemekaran Kabupaten Konkep, Muamar angkat bicara.

Kepada anoatimes.id, Muamar mengatakan minilai dengan adanya RDP yang dilaksanakan anytara DPRD bersama PT GKP terkesan bahwa DPRD mendukung masuknya perusahan pertambangan di Kabupaten Konkep. Padahal sebelumnya, kata Muamar mayoritas masyarakat telah menyatalan sikap bahwa menolak masuknya perusahaan tambang di Bumi Kelapa tersebut.

Baca Juga : DPRD Sultra Rekomendasikan Gubernur Cabut IUP di Konkep

“Ini anggota DPRD adakan RDP sangat subyektif karena masyarakat yang melakukan aksi beberapa waktu lalu itu tidak menyambangi DPRD konkep malainkan langsung ke pihak pemerintah daerah,” tutur Muamar, Minggu (4/11).

Muamar menjelaskan seharusnya sebagai lembaga perwakilan rakyat, DRPD harus mampu menyuarakan suara mayoritas masyakat yaitu menolak masukanya perusahaan tambang, bukan maslah sebaliknya, dimana dengan adanya RDP bersama PT GKP membuat DPRD terkesan mendukung dan memberi peluang kepada PT GKP untuk mengeruk kekayaan bumi kelapa.

“Kita sangat sayangkan sikap beberapa oknum anggota DPRD konkep, seharusnya mereka berada di pihak rakyat menolak tambang, tapi ini mereka terkesan mendukung kehadiran tambang,” tambah Mumu sapaan akrab Muamar

Lanjut, Mumu menambahkan bahwa DPRD harusnya dapat melihat respon dari masyarakat, tidak hanya itu, DPRD juga harusnya mengetahui terkait luasan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dalam aturannya tidak memungkinkan daerah kecil untuk di tambang.

“Konkep ini tidak layak di tambang karena berdasarkan peraturan perundang-undangan itu tidak ada yang mengiyakan pengolahan tambang di daerah kecil seperti konkep,” pungkas Mumu.

Berbeda dengan sikap DPRD Kabupaten Konkep, beberapa waktu lalu DPRD Provinsi Sultra telah menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Konkep dan juga bakal merekomendasikan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sultra untuk mencabut semua IUP yang ada di Kabupaten Konkep.

Laporan : Jovi
Editor : Awi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •